KOTA (RIAUPOS.CO) - Investasi berbasis lahan skala besar di Indonesia menjadi salah satu momok bagi masyarakat Indonesia. Tak hanya itu, pengelolaan lahan tersebut juga memberikan dampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan.

Demikian diungkapkan oleh Koordinator Aliansi Gerakan Reforma Agra Riau (AGRA), Rahmat kepada wartawan saat menggelar jumpa pers di Rusunawa di Jalan Mekar Sari Jumat (26/2). Atas kondisi tersebut, pihaknya dari berbagai organisasi rakyat dan LSM lokal di Indonesia memandang pentingnya menjalin komunikasi dan konsolidasi antar masyarakat korban perusahaan perkebunan skala besar.

Hal tersebut dilakukan dalam menghimpun masukan, pandangan, dan dukungan dari berbagai kalangan yang peduli atas kondisi rakyat, keberlanjutan lingkungan, serta keadilan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

”Dari workshop yang dilakukan selama dua hari yang lalu yakni tanggal 24-25 Februari dengan para korban bencana asap di berbagai daerah disebabkan buruknya investasi berbasis lahan skala besar di indonesia, kita menginginkan pemerintah bisa menyelesaikan  segala bentuk praktek buruk dan dampak yang ditimbulkan dari pengembangan dan pengelolaan perusahaan besar perkebunan,”ungkap Rahmat.

Resolusi yang harus dilakukan oleh pemerintah kata Rahmat, laksanakan reforma agraria. “Dengan cara selesaikan 38 konflik dengan luasan 890,802 hektare. Kembalikan tanah rakyat yang dirampas,”katanya.

Korporasi harua mengembalikan tanah rakyat yang dirampas. “Menghentikan mobilisasi aparat unfuk mengintimidasi masyarakat dengan kekerasan,”tegasnya.

”Yang paling penting, adanya rumusan resolusi terhadap negara, korporasi, dan komunitas untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan dampak dari pengelolaan perkebunan skala besar di Indonesia,” tandasnya.

Turut hadir, Jaringan Masarakat gambut Riau (JMGR), Jaringan Masarakat gambut Jambi (JMGJ), Rumpun Perempuan dan Anak Riau.(t)