KOTA (RP) - Sekretaris Komisi III DPRD Kota Ade Hartati mempertanyakan kinerja Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Pekanbaru. Pasalnya, anggaran untuk Jamkesda yang digelontorkan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru sebesar Rp4,5 miliar baru diterpakai Rp900 juta saja.

‘’Apa kerja Dinas Kesehatan? Apa masyarakat Pekanbaru tidak perlu Jamkesda itu, ini tidak mungkin. Atau memang dinas tidak bisa bekerja, seperti apa pendataan yang dilakukan, ini patut kita pertanyakan,’’ tegas Ade kepada Riau Pos, Selasa (24/9) di DPRD Kota.

Dari kecilnya realisasi ini sekitar 24 persen dari besaran anggaran yang disiapkan, maka politisi PAN ini cukup prihatin, sementara banyak masyarakat yang layak mendapatkan dan memerlukan Jamkesda namun tidak dapat.

‘’Untuk itu, Diskes harus jemput bola. Jangan ditahan-tahan anggaran itu, pendataannya harus valid dan tepat. Nanti kami melalui Komisi III akan memanggil hearing Dinas Kesehatan untuk menjelaskan hal itu,’’ tuturnya lagi.

Mengenai kecilnya realisasi ini, Wakil Wali Kota Pekanbaru Ayat Cahyadi juga sebelumnya merasa tidak puas dengan kinerja semua SKPD, termasuk Dinas Kesehatan. Padalah, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menganggarkan dana Jamkesda sebesar Rp4,5 miliar dalam APBD tahun 2013.

‘’Jamkesda ini adalah pendamping Jamkesmas, dan perlu diingat bahwa dana Jamkesda ini atau berobat gratis di tempat pelayanan kesehatan milik pemerintah hanyalah bagi masyarakat yang memiliki KTP atau kelengkapan administrasi kependudukan Kota Pekanbaru. Syaratnya ya memiliki KTP Kota Pekanbaru, jika tidak ada KTP tentu tidak bisa, maka perlu pendataan oleh Satker,’’ ujar Ayat tegas.

Wakil Wali Kota juga  mengimbau seluruh camat, lurah, RW dan RT serta masyarakat Kota Pekanbaru agar tidak lalai mengurus administrasi kependudukan. Karena identitas tersebut sangat diperlukan dalam berbagai aspek kegiatan termasuk ketika memerlukan bantuan pelayanan kesehatan gratis dengan menggunakan dana Jamkesda atau Jamkesmas.(gus)