KOTA (RP) - Sekretaris Komisi II DPRD Kota Pekanbaru Syamsul Bahri SSos menegaskan supaya penyaluran kartu kendali yang ditujukan bagi masyarakat yang kurang mampu dapat direalisasi dengan baik.

Hal ini dikatakannya terkait terjadinya kelangkaan gas elpiji 3 kilo di Pekanbaru. Dirasakan aneh jika ini sampai berlarut-larut, karena penggunaan gas elpiji 3 kilo ini merupakan program pemerintah secara nasional, lalu terjadi kelangkaan tentu menjadi pertanyaan.

‘’Saya hanya minta dengan tegas, supaya kartu kendali untuk mengawasi penyaluran gas 3 kilo itu diberikan kepada orang yang berhak mendapatkannya. Bukan orang yang mampu, karena orang mampu tidak pantas mendapatkannya, dan mereka tepatnya menggunakan yang 12 kilo,’’ kata Syamsul kepada Riau Pos, Jumat (24/5).

Politisi Partai Demokrat ini sangat menyanyangkan kelangkaan yang sempat membuat masyarakat resah. Gas 3 kilo ini disebutkan merupakan gas yang disubsidi bagi orang yang tidak mampu, bukan untuk orang mampu.

Untuk penyalurannya harus diawasi oleh pihak terkait, Disperindag dan juga Pertamina. Pemerintah sudah menyarankan masyarakat untuk menggunakan gas, dan jika langka dan sulit lalu harga yang dijual bervariasi tentu ini menyiksa masyrakat. ‘’Akan jadi pertanyaan pastinya, karena ketika masyarakat sudah komit menggunakan gas lalu langka, pemerintah harus tanggungjawab,’’ ungkapnya.

Jika terjadi kelangkaan terhadap gas 3 kilo ditegaskan Syamsul, berarti penggunaan kartu kendali tidak perlu di evaluasi dan dipastikan betul siapa saja yang mendapatkan kartu, lalu seperti apa pengawasan. ‘’Ini harus jelas, termasuk seperti apa penggunaannya, perlu juga ada penegasan terhadap agen, atau pun pangkalan, yang tidak punya kartu kendali tidak boleh beli,’’ tegasnya.

Selain itu, Syamsul juga mengkhawatirnya, kelangkaan ini diduga ada yang bermain, dan ada oknum yang memanfaatkan untuk mengeruk keuntungan. ‘’Saya pernah dengar ada aksi oplosan gas 3 kilo ke 12 kilo, karena ini untungnya banyak,’’ sebut Syamsul. Untuk itu, diminta gas 3 kilo itu tidak hanya dilepas saja dengan memberikan kartu kendali, namun harus diawasi penyalurannya sampai ke tangan yang layak. ‘’Jika disebutkan ada kartu kendali yang masih banyak belum dibagikan oleh RT/RW, maka panggil dan pertanyakan mengapa tidak dibagikan. Ini tugasnya Disperindag maupun Pertamina,’’ ujar Syamsul.

Jika kondisi langka gas 3 kilo terus berlanjut, maka Komisi II akan memanggil semua pihak yang terlibat soal ini, Pertamina, Disperindag, dan juga lainnya. ‘’Kita akan pertanyakan apa persoalannya,’’ tutup dia.(gus)