KOTA (RIAUPOS.CO) – DPRD Pekanbaru dan tim TAPD masih melakukan pembahasan terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanda daerah perubahan (RAPBD-P) 2018. Diharapkan, dalam pekan ini dilakukan pengesahan APBD-P 2018.
Sekretaris Kota ( Sekko) Pekanbaru M Noer MBS termasuk yang berharap RAPBD-P 2018 dapat segera disahkan dalam pekan ini. Karena diakuinya, banyak pihak yang mengantungkan hidup dari sini. Salah satuny adalah pencairan tunda bayar (TB) kepada para kontraktor rekanan pemko.
“Memang angkanya belum berubah, berkisar Rp2,6 triliun. Kami berharap pekan ini sudah diparipurnakan (disahkan, red),” kata Sekko yang juga Ketua TAPD Pemko Pekanbaru, Ahad (23/9) pagi.
Pada intinya, disampaikan Sekko, anggaran di perubahan ini turun. Tetapi ada dana yang masuk dan sudah ada peruntukannya. Seperti dana bantuan operasional sekolah (BOS), bantuan keuangan (Bankeu), dan juga Silpa.
“Jadi terkesan naik, tapi tidak. Dia hanya bertambah, namun itu sudah ada peruntukannya,” jelas Sekko.
Mengapa Sekko meminta APDB–P segera disahkan? Menurutnya agar segera bisa digunakan. ‘’Karena yang menjadi prioritas pemko saat ini adalah pembayaran kegiatan yang masuk pada tunda bayar di 2017 lalu. Tentu ini menjadi prioritas kami. Namun nanti pembayaran itu akan dilakukan bertahap sampai jelang akhir tahun selesai TB itu,” tegasnya.
Dilanjutkannya, khusus untuk APBD 2019, sampai saat ini masih dalam pembahasan, tim TAPD Pemko dan juga DPRD Pekanbaru, mudah-mudahan ini terus digesa. Dan melihat tren nya, prediksi sebelumnya APBD akan mengalami penurunan, baik yang di APBD 2018, maupun APBD-P 2018.
“Tapi untuk 2019 ini, kami akan mencoba mendekatkan angkatnya dengan riil pendapatan Pemko. Namun bagaimana pun, tentu melihat prediksi ditambahkan juga dengan situasi perekonomian nasional berdampak jelas terhadap keuangan daerah, dan juga pendapatan asli daerah (PAD),” paparnya.
Yang jelas, dipastikan Sekko, setelah APBD-P ketuk palu nanti, maka pihaknya akan intens membahas APBD 2019. “Makanya untuk 2019 belum bisa dipastikan berapa angkanya, yang jelas angkanya itu bisa diatas atau kisaran Rp2,2 triliun sampai Rp2,6triliun,” ujarnya.
Bagaimana dengan kegiatan kegiatan multiyears, seperti lanjutan pembangunan perkantoran tenayan, atau multiyears sampah? Disebutkan M Noer, untuk kegiatan ini sudah menjadi kewajiban dalam menyiapkan anggarannya. Ini termasuk program prioritas Pemko.
Wali kota sudah instruksi kepada kami jajarannya , supaya program prioritas tetap diutamakan.(gus)
