PEKANBARU (RP) —  Tim Yustisi Pemko Pekanbaru, intensif melarang dan menertibkan PKL yang akan membuka dagangannya di Jalan HR Soebrantas ,Panam.  

Sikap tegas itu, menjadikan Puluhan pedagang kaki lima (PKL) Pasar jongkok di Jalan HR Soebrantas gagal membuka lapak mereka, Ahad (23/9) sore.

Namun demikian, mereka tetap menyatakan keberatan pindah ke lokasi baru karena biaya sewa yang mahal dan merasa dijadikan lahan duit oleh Pemko. Atas masalah ini, pedagang berniat melakukan aksi demo, besok Senin (24/9) ke Kantor Wali Kota Pekanbaru.

‘’Di sana (lokasi baru, red), yang di depan sudah ditempati orang luar, yang di belakang sudah penuh,’’ keluh salah seorang pedagang yang menolak menyebutkan namanya pada Riau Pos, sore itu.

Dikatakan pria ini, pedagang yang akan berjualan di lokasi baru seolah dijadikan lahan duit. ‘’Kita dijadikan lahan cari duit. Di sana diminta sewa Rp450 ribu per bulan, untuk daftar bayar Rp100 ribu,’’ katanya.

Dengan biaya yang dirasakan berat itu, fasilitas yang disediakan tak sama dengan apa yang dijanjikan Wali Kota Pekanbaru saat bertemu para pedagang itu. ‘’Waktu rapat, kata wali kota ada tenda kerucut, pas kami lihat tidak ada,’’ ujarnya.

Ia bersama beberapa pedagang yang lain, nekad berjualan lagi karena tak tahu jalan apa yang harus ditempuh. ‘’Gimana caranya, bagaimana kami bisa berjualan. Kemana kami mau mengadu,’’ tanyanya.

Setelah berembuk di antara sesama pedagang, mereka akhirnya memutuskan bahwa Senin (24/9) akan berkumpul dan selanjutnya menuju kantor wali kota untuk mengadukan permasalahan mereka.

Kapolsek Tampan Kompol M Idris SAg kepada Riau Pos saat ditemui di lokasi mengatakan, pihaknya turun untuk mengamankan situasi.

‘’Ada pedagang yang tidak bisa berjualan di lokasi baru, belakang Giant. Di Giant sudah penuh, ada daftar tunggu sekitar 50-an pedagang,’’ kata Kapolsek.(ali)