PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Riau menggelar pertemuan dalam coffee morning di Aula Tribrata, Gedung Mapolda Riau, Pekanbaru, Rabu (23/3). Hadir dalam pertemuan itu selaku tuan rumah Kapolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal.
Selain itu hadir juga Gubernur Riau Syamsuar, Kajati Riau Jaja Subagja, Danrem 031/WB Brigjen TNI Parlindungan Hutagalung, Ketua DPRD Riau Yulisman beserta wakil, Syafaruddin Poti, Agung Nugroho, dan Hardianto.
Kapolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal sempat membahas beberapa poin persoalan di Riau yang bisa dituntaskan secara bersama-sama. Di antaranya kelangkaan minyak goreng, antrean pembelian BBM subsidi jenis bio solar, penanganan Covid-19, percepatan laju vaksinasi, penyalahgunaan narkotika, antisipasi terjadinya karhutla, dan persiapan bulan suci Ramadan.
Di awal, Iqbal langsung memberikan pemaparan terkait poin-poin tersebut di atas. Dimulai dari minyak goreng. Dikatakan mantan Kadiv Humas Mabes Polri ini, kelangkaan minyak goreng tidak hanya menjadi isu lokal Riau saja, akan tetapi persoalan tersebut sudah menjadi isu global. Maka dari itu, pihaknya akan mengambil langkah hukum tegas apabila terjadi pelanggaran terutama kepada distributor.
Sebab, ia sendiri telah mengecek langsung pabrik minyak goreng yang ada di Dumai. Namun tidak di temukan adanya kendala atau persoalan.
"Keperluan bahan pokok masyarakat perindividu dan perbulan cukup. Tentunya kita harus bisa menjaga bahan pokok ini agar tidak menjadi langka. Ada 9 perusahaan yang berada di Dumai. Saya sudah tinjau langsung ke sana," ucap Iqbal.
Ia kemudian menyatakan langkah untuk menstabilkan minyak goreng. Pertama, dengan memastikan produsen minyak goreng sawit yang ada di Riau berjalan baik. Kemudian memastikan distribusi lancar serta melakukan pengawasan terhadap distributor terkait ketersediaan bahan minyak goreng. Dalam kesempatan tersebut, Iqbal juga sempat menyampaikan langkah antisipasi kelangkaan BBM subsidi jenis bio solar. Diakui dia, saat ini terdapat kekurangan kuota salur ke Riau. Di mana realisasi kuota pada tahun 2021 di banding tahun 2022 terdapat kekurangan sekitar 202.231,192 kiloliter. Sejalan dengan rencana Pemprov Riau yang akan memberlakukan limitatif pembelian bio solar, pihaknya mendukung adanya rencana tersebut.
"Saya baca dari media, pemprov sudah mengisyaratkan limitatif pembelian solar," tuturnya.
Dari kepolisian, sambung dia, Polda Riau bakal segera membentuk Satgas Solar. Dirinya bahkan sudah memerintahkan langsung jajaran agar menindak tegas para oknum yang terlibat. Baik dalam persoalan minyak goreng maupun kelangkaan solar. Dia mengajak seluruh stake holder untuk dapat bersinergi bersama dalam menuntaskan persoalan tersebut.
"APH harus turun tangan, kita lakukan penegakkan hukum kepada pemain-pemain minyak," tegasnya.
Dari persoalan minyak, Irjen Iqbal kemudian memaparkan perihal perkembangan penanganan Covid-19 dan percepatan vaksinasi di Bumi Lancang Kuning. Dipaparkan Mantan Kapolda NTB ini, sebaran Covid-19 di Riau sudah cukup mengecil. Angka positif turun dan angka kesembuhan sangat tinggi. Data statistik pengelolaan Covid-19 menunjukan situasi sudah mulai terkendali.
"Ini adalah capaian yang cukup membanggakan, Pak Gub, Pak Ketua dan seluruh anggota Forkopimda. Bahkan vaksinasi dosis 1 kita ada pada ranking 8 nasional. Yakni sudah 95,41 persen," sambung Iqbal.
Jelang memasuki bulan Ramadan tahun ini, Iqbal juga mengajak semua stakeholder untuk bersama-sama melakukan sejumlah persiapan. Pihaknya, sambung dia, sudah merencanakan beberapa operasi agar pelaksanaan ibadah pada saat Ramadan berjalan baik dan kondusif. Di antaranya operasi cipta kondisi dan operasi pemberantasan narkotika.
Di hadapan Forkompinda, Iqbal menyebut bahwa dirinya sudah meminta Kepala Biro Operasi Polda Riau untuk melaksanakan operasi selama 10 hari menjelang Ramadan tahun ini. Diharapkan, operasi tersebut dapat berjalan maksimal. Di antaranya berkaitan dengan minuman keras, senjata tajam dan narkotika.
"Saya sudah perintahkan Karo Ops. Kita akan lakukan operasi cipta kondisi 10 hari ini secara maksimal," tegasnya.
Tak hanya soal penanggulangan Covid-19 dan kelangkaan minyak goreng (migor), saat ini kebakaran hutan dan lahan (karhutla), juga menjadi atensi khusus Iqbal. Disebutkan jenderal polisi berpangkat bintang dua di pundak itu, pihaknya akan mengerahkan kekuatan penuh berupa personel lengkap dengan peralatan pendukung untuk menangani masalah karhutla ini. Khususnya lagi, dalam hal antisipasi dan pencegahan.
"Apel siaga karhutla akan kami laksanakan pada 29 Maret 2022 mendatang," ucap Iqbal.
Disebutkan jebolan Akpol 1991, penanggulangan karhutla, harus menjadi perhatian semua pihak. Terlebih Pemprov Riau telah menetapkan status siaga karhutla.
"Saya mengajak semua pihak, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, seluruh instansi dan stakeholder terkait untuk bekerja sama dalam penanganan karhutla ini," sebut Kapolda Riau.
Dirinya juga menyatakan komitmen untuk melanjutkan keberhasilan Riau dalam mengatasi karhutla. Sehingga Bumi Lancang Kuning bisa terbebas dari bencana kabut asap.
Masyarakat Diimbau Beli BBM Sesuai Keperluan
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panic buying, serta membeli bahan bakar minyak (BBM) sesuai dengan keperluan.
Area Manager Communication Relation & CSR Sumbagut PT Pertamina Patra Niaga, pihaknya berkomitmen untuk terus menyalurkan BBM subsidi dapat tepat sasaran sesuai peraturan yang berlaku. Ia juga memastikan ketersediaan BBM subsidi jenis solar dan penyaluran BBM berjalan dengan maksimal.
"Masyarakat tidak perlu khawatir dan jangan panic buying. Pembelian BBM kami imbau untuk tetap sesuai dengan keperluan saja. Saat ini ketahanan stok jenis solar secara nasional mencapai 20 hari," ujar Taufikurachman, Rabu (23/3).
Pertamina Patra Niaga bersama seluruh stakeholder dan pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan terus meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai regulasi yang telah dibuat mengenai penyaluran solar subsidi.
"Untuk pelaku industri dan masyarakat mampu kami imbau agar menggunakan BBM diesel nonsubsidi yakni dexlite dan Pertamina dex. Solar subsidi bisa digunakan oleh saudara-saudara kita yang lebih berhak dan memerlukan," ungkapnya.
Dia menjelaskan, hingga awal Maret tahun ini, untuk Provinsi Riau terdapat 202 lembaga penyalur yang mendistribusikan solar sesuai dengan SK BPH Migas dengan realisasi penyaluran sebanyak 187.124 Kilo Liter (KL) atau 23,54 persen dari kuota yang ditetapkan pada tahun 2022 ini sebesar 794.787 KL.
"Kami akan terus memonitor seluruh proses distribusi solar mulai dari Terminal BBM hingga konsumen. Khusus solar subsidi, kami akan fokus pelayanan di jalur logistik serta jalur-jalur yang memang penggunanya adalah yang berhak," tegasnya.
Mengacu pada Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014, pengguna yang berhak atas solar subsidi untuk sektor transportasi adalah kendaraan bermotor plat hitam untuk pengangkut orang atau barang, kendaraan layanan umum (ambulance, pemadam kebakaran, pengangkut sampah), kapal angkutan umum berbendera Indonesia, kapal perintis, kereta api penumpang umum dan barang, kendaraan bermotor plat kuning kecuali mobil pengangkut hasil tambang dan perkebunan dengan roda lebih dari enam.
Ia mengungkapkan, Pertamina Patra Niaga akan terus menggandeng masyarakat, pemerintah, dan seluruh pihak terkait dalam pengawasan solar subsidi agar lebih tepat sasaran. "Jika ada indikasi penyalahgunaan solar subsidi masyarakat dapat melaporkan langsung ke aparat. Jika kesalahan ada di pihak SPBU, Pertamina juga tidak segan akan menindak SPBU tersebut," ujarnya.
Untuk informasi terkait seluruh produk dan layanan Pertamina, ataupun jika ingin memberikan informasi terkait solar subsidi di lapangan, masyarakat dapat langsung menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135.(nda/anf)
