PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Massa HMI-P yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Walikota Pekanbaru, Rabu (24/2/2016), menuding Walikota Pekanbaru Firdaus ST MT melakukan penggelembungan dana pembebasan lahan pembangunan kantor terpadu Pemerintahan Kota (Pemko) Pekanbaru di Kecamatan Tenayanan Raya.

"Walikota Pekanbaru telah melakukan penggelembungan anggaran sebesar Rp 23 miliar untuk membeli lahan yang direncanakan sebagai lokasi pembangunan komplek perkantoran, indikasi itu berdasarkan audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI,"ujar Neldi Saputra Korlap HMI-P kepada Riaupos.co.

Kata Neldi, hasil Audit yang dilakukan BPK RI ditemukan belanja untuk ganti rugi lahan dan tanaman hanya senilai Rp 26,4 miliar, namun Walikota Pekanbaru menyebutkan dana ganti rugi sebesar Rp 50 miliar.

"Tindakan yang dilakukan Firdaus dinilai telah merugikan negera," sampainya.

Diduga adanya pelanggaran itu, Neldi meminta kepada penegak hukum Polda Riau, Kejaksaan Tinggi Riau, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas kasus pelanggaran pembangunan komplek perkantoran Pekanbaru.

"Kita meminta penegak hukum untuk mengusut tuntas pelanggaran ini," tutupnya

Laporan:Riri R Kurnia

Editor: Yudi Waldi