Laporan adrian EKO desrilianto, kota adrianekodesrilianto@riaupos.co
Upaya Wali Kota Pekanbaru H Firdaus ST MT meningkatkan pelayanan publik dinilai gagal. Berdasarkan hasil Survei Integritas (SI) yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2013, Pemko Pekanbaru berada di urutan ke 57 dan menjadi kota nomor empat terburuk pelayanan publik di Indonesia.
Hasil survei tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas dihadapan kepala daerah, instansi, dan departemen di Jakarta pekan lalu.
‘’Survei integritas sektor publik ini dilakukan dalam rangka memberikan penilaian dari kepuasan masyarakat menerima pelayanan publik oleh pemerintah. Ini juga merupakan cerminan bagaimana masyarakat sebagai pengguna layanan dengan layanan yang diurus oleh lembaga pemerintah, ’’jelas Busyro dalam rilisnya.
Dari Survei Integritas tersebut, menempatkan Kota Pare-pare diposisi utama. Pekanbaru kalah dari Kota Tanjung Pinang (4), Lokhseumawe (15), Padang (22), Banda Aceh (25), Batam (32) dan lainnya.
Posisi Pemko Pekanbaru berada di posisi 57 dengan nilai rata-rata 6,05. Dijelaskan Busyro penilaian tersebut terkait mekanisme pengaduan masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, ekspektasi petugas terhadap gratifikasi, prilaku birokrat maupun pengguna layanan dan tingkat upaya sosialisasi/kampanye antikorupsi terhadap petugas dan pengguna layanan. Melihat data tersebut, bisa disimpulkan Pemko Pekanbaru belum bisa meminimalisir kondisi tersebut.
Terkiat situasi ini, Wali Kota Pekanbaru H Firdaus ST MT mengaku hal ini akan menjadi perhatiannya. Dalam kondisi tersebut, Firdaus berharap ke depan hasil survei ini menjadi cambuk untuk pelyanan publik di Pekanbaru. Tidak hanya itu, dia juga menegaskan kepada seluruh pejabat dalam bidang pelayanan untuk mengontrol pelaksanaan pelayanan di tempatnya.
‘’Ini adalah cambuk untuk kita. Ternyata apa yang kita berikan selama ini masih jauh dari kepuasan masyarakat. Insya Allah ini akan kita perbaiki setidaknya ke depan bisa lebih baik lagi,’’harapnya.
Menyikapi itu Pakar Pemerintah asal Universitas Islam Riau Drs Zaini Ali MSi menegaskan, rendahnya pelayanan publik yang dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru di bawah kepemimpinan Firdaus-Ayat dalam dua tahun terakhir ini menandakan suatu yang tidak bagus.
‘’Seharusnya dalam kurun waktu dua tahun ini lebih meningkat pelayanan diberikan kepada masyarakat. Jangan hanya menuntut hak berupa gaji, namun tidak memberikan pelayanan baik kepada masyarakat. Sibuklah untuk masyarakat jangan sibuk untuk diri sendiri,’’tegasnya. (eko)