PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Komisi III DPRD Kota Pekanbaru menegaskan supaya Dinas Sosial (Dinsos) Pekanbaru melakukan pendataan ulang atau memvalidasi data penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang selama ini selalu menjadi perhatian karena tidak akurat.
Hal ini disampaikan dalam hearing Komisi III Senin (21/2) di ruang komisi bersama pihak Dinsos. "Sudah kami bahas dalam hearing, data penerima bantuan PKH di Kota Pekanbaru selalu menjadi masalah. Dan kami minta dilakukan validasi ulang," ujar Ketua komisi III Aidil Amri kepada wartawan, Selasa (22/3).
Sebab, disampaikam Aidil, masyarakat ada yang mengeluhkan mengenai penyaluran bantuan tersebut tidak tepat sasaran.
"Ada yang penerima PKH itu sudah orang kaya. Ada juga yang telah meninggal dunia itu masih mendapatkan bantuan, ini bagaimana?," kata Aidil.
Dari hasil pemaparan Dinas Sosial, diungkap Aidil, masalahnya ada di pendamping. "Kami ingatkan pendamping di kelurahan atau RW ini jangan ada bermain-main data penerima PKH. Data dengan benar biar berkah bantuan itu," tegasnya.
Menyikapi bantuan tersebut yang tidak tepat sasaran, Aidil mendesak Dinas Sosial dapat sesegera mungkin melakukan validasi ulang data penerima PKH di Kota Pekanbaru.
Selain itu PKH yang minta di data ulang, Komisi III juga membahas keberadaan gelandangan dan pengemis (gepeng) yang ada di Kota Pekanbaru.
Diharapkannya, Dinas Sosial dapat saling berkoordinasi dengan Satpol PP untuk melakukan penertiban terhadap masalah ini.
"Gepeng ini kian meresahkan, ada yang anak-anak di bawah umur. Jadi kami minta gepeng ini ditertibkan. Apalagi sekarang mau masuk bulan Ramada," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinsos Dr Idrus mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan program kerjanya kepada Komisi III, dan akan meninjau ulang data PKH tersebut. "Soal PKH akan kami tinjau ulang," ujarnya.
Dan untuk gepeng, disebutkannya juga pihaknya selalu melakukan patroli dan melakukan penertiban. "Hanya saja ini perlu dukungan masyarakat. Tidak bisa hanya dari kami saja," ungkapnya.(gus)
