KOTA (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menunjuk delapan pelaksana tugas (Plt) kepala puskesmas (Kapus) untuk menggantikan mereka yang mengundurkan diri, Selasa (22/3). Beberapa Plt kapus pun langsung menolak mantan kapus yang mundur ditempatkan di wilayah wewenangnya.
Pengumuman siapa Plt delapan kapus dilakukan oleh Kepala Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Kota Pekanbaru Azharisman Rozie dalam rapat kerja kesehatan yang digelar Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru di aula lantai 3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pekanbaru.
Mereka yang ditunjuk sebagai Plt adalah, Plt Kapus Umban Sari Dian Hardiani menggantikan drg Sornauli Saragih MKes. Plt Kapus Sail drg Rita Juliani Raya menggantikan dr Annisa Indrasari. Plt Kapus Rejosari drg Yerlina menggantikan drg Endang Purwanti, Plt Kapus Limapuluh dr Rinelia Minaswaru menggantikan drg Sumiyati, Plt Kapus Langsat drg Frecilla Cecilia Destriayan menggantikan dr Dewi Imelda, Plt Kapus Sidomulyo dr Doris Uliana Sitompul menggantikan dr Yezi Silvia, Plt Kapus Simpang Baru dr Uvrida menggantikan drg Rina Aryati Sitompul dan Plt Kapus Garuda dr Evi Muchlis menggantikan dr Sri Essi Illona.
Dalam pengumuman yang diikuti dengan pembagian SK tersebut, para kapus lama tidak ada yang hadir. Sementara itu, Plt yang ditunjuk juga tidak semuanya hadir.
Ketidakhadiran para Plt kapus ini membuat Kepala BKD gusar. Ia minta Kepala Diskes Pekanbaru drg Helda S Munir agar membuat surat peringatan pertama bagi mereka yang tidak hadir. ”Padahal saya ini menyerahkan SK. Buat juga surat panggilan untuk memberikan keterangan atas ketidakhadiran ke BKD besok (hari ini, red) pagi pukul 07.30 WIB. Kalau tidak digubris, buat peringatan 2 dan 3. Kalau tidak juga, suruh pindah!’’ tegas pria yang akrab disapa Haris itu.
Permasalahan tidak hanya sampai di situ. Saat Haris membacakan penempatan baru bagi mantan kapus yang mundur, beberapa Plt kapus yang baru menolak menerima mantan kapus tersebut. Ada Plt kapus yang langsung mengatakan tidak, ada pula yang melambaikan tangan tanda tidak mau menerima.
Rozie pun mengatakan bahwa penempatan tugas ini hanya bersifat sementara. ”Penunjukan ini kebijakan BKD karena ada case (kasus). Ini menjelang ada pejabat tetapnya. Penempatan juga sementara,’’ katanya tanpa mau mengomentari penolakan tersebut.(ali)
