Inflasi Pekanbaru dan Dumai Masih Tinggi

Pekanbaru | Kamis, 23 Februari 2023 - 10:18 WIB

Inflasi Pekanbaru dan Dumai Masih Tinggi
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto. (ISTIMEWA)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Menindaklanjuti masih tingginya inflasi di Kota Pekanbaru dan Dumai, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melakukan rapat koordinasi pengendalian inflasi agar hal tersebut dapat segera dikendalikan.

''Kami melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Pekanbaru dan Dumai untuk pengendalian inflasi di Riau, karena saat ini inflasi Riau 6,7 persen,'' kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau SF Hariyanto.


Lebih lanjut dikatakannya, terdapat tiga daerah yang menjadi pengambilan sampel inflasi di Riau, yakni Kota Pekanbaru, Dumai dan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Saat ini inflasi Pekanbaru mencapai 6,95 persen, Dumai 6,63 persen, dan Indragiri Hilir 3,6 persen atau di bawah inflasi nasional. 

''Alhamdulillah inflasi di Tembilahan, Inhil sangat kecil 3,6 persen. Namun yang sangat prihatin itu adalah Kota Pekanbaru dan Dumai,'' ungkapnya.

Sekda menyampaikan, jika pihaknya bersama dua kota tersebut telah menyepakati beberapa langka untuk pengendalian inflasi. 

''Kita juga sudah tanya Pekanbaru dan Dumai sejauh mana langkah-langkah yang disiapkan untuk pengendalian inflasi. Sekarang ini kita tidak bicara kerja biasa, tapi harus kerja luar biasa. Karena inflasi kita cukup tinggi sekali, dan jangan sampai kita ini menjadi perhatian nasional,'' ujarnya.

Karena itu, lanjut SF Hariyanto, untuk pengendalian inflasi harus ada gerakan bersama. Karena mengatasi inflasi ini tidak bisa hanya dilakukan provinsi saja tanpa ada dukungan kabupaten/kota.

Dikatakannya, kalau  provinsi kerja sendiri tidak bisa, tapi harus sama-sama bekerja agar inflasi ini dapat Diturunkan. Makanya harus ada intervensi bersama, pertama dengan gerakan operasi pasar, baik pasar murah sembako dan pasar tani. Kemudian cadangan pangan, sebab saat ini penyumbang infalasi yang tinggi itu adalah beras premium. 

''Saya juga sudah minta kepada Bulog dan rekan-rekan Satgas Pangan untuk mengawasi distribusi beras premium yang didatangkan dari Thailand dan Myanmar mulai dari Bulog, distributor sampai di pasar. Kita juga minta dipasang stiker harga beras premium, kalau tidak kita kawal seperti itu maka harga beras premium membahayakan,'' sambungnya.(sol)

 









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook