PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Puluhan massa melakukan unjuk rasa di Tugu Zapin, Jalan Jenderal Sudirman, Jumat (21/12) petang. Aksi ini adalah bentuk pembelaan mereka terhadap nasib umat Islam Uighur. Mereka juga mendesak Pemerintah Indonesia untuk bersikap.
“Hari ini kami ikut menyuarakan di Pekanbaru untuk mengedukasi eksistensi muslim Uighur ditindas,” kata Bambang, selaku perwakilan Gerakan Masyarakat Menuntut Keadilan (GMMK) Riau dalam orasinya.
Mereka mengutuk keras terhadap penindasan yang dilakukan Pemerintah Cina terhadap umat muslim Uighur.
“Hari ini peristiwa demi peristiwa terjadi terhadap umat Islam. Di Cina, telah terjadi genosida terhadap muslim Uighur, bahkan mereka sampai dibantai,” kata dia.
Dia juga menyinggung tidak adanya sikap tegas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia yang terkesan diam.
“Pemerintah tidak pernah menyatakan sikap mengutuk Pemerintah Cina sampai sekarang ini,” ujar Bambang.
Selain itu, dia juga menepis tentang tudingan pihak yang menyatakan bahwa Islam identik dengan radikalisme. Bambang mengatakan bahwa Islam adalah agama yang cinta damai dan rahmat bagi seluruh alam.
“Hanya saja, ada pihak yang menuduh yang menyatakan Islam identik dengan radikalisme. Islam bukan seperti yang distigmakan oleh barat,” kata dia.
Ia mengatakan, apa yang dituduhkan dunia terhadap Islam tidak benar. ‘‘Diharapkan umat Islam bersatu bahwa Islam cinta damai,” lanjutnya.
Ikatan Rohis Pekanbaru yang ikut dalam aksi itu, juga mengecam aksi penindasan dan pembantaian terhadap muslim Uighur oleh Pemerintah Cina di Xinjiang. Bahkan, perwakilan dari organisasi tersebut mendesak pemerintah melalui Menteri Luar Negeri untuk bereaksi.
Dalam aksi tersebut, mereka juga melakukan penggalangan dana untuk muslim Uighur melalui organisasi aksi cepat tanggap (ACT) di persimpangan Tugu Zapin.
Di waktu yang sama, belasan massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pekanbaru, juga melakukan aksi bela muslim Uighur. Aksi itu mereka lakukan di halaman Kantor Kemenkum HAM Riau.
Mereka mendesak Presiden Joko Widodo untuk berbicara dengan Presiden Cina, agar menghentikan kekerasan terhadap umat Islam Uighur di Xinjiang.
“Pihak yang melakukan kekerasan tersebut, dapat dihukum sesuai aturan yang berlaku di Cina,” kata Datuk Budi Febriadi dalam orasinya.
Dia juga mendesak PBB untuk segera menginvestigasi dan menurunkan bantuan untuk membantu korban kekerasan tersebut.
“Kita imbau kepada seluruh negara Islam untuk peduli dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada umat Islam Uighur,” ajaknya.
Para aktivis HAM di Indonesia dan seluruh dunia, kata dia, harus membuka mata dan peka terhadap apa yang tengah dirasakan saat ini.
“Kita ajak juga masyarakat Indonesia untuk bisa turun ke jalan menyuarakan keadilan umat Islam Uighur,” kata dia.(dal)
