PEKANBARU(RIAUPOS.CO) - Fraksi Gabungan DPRD Kota Pekanbaru yakni Fraksi PPP, PKS, NasDem sejak awal tidak setuju pengelolaan sampah di Pekanbaru di-multiyears-kan. Kekhawatiran itu ternyata terbukti, pengelolaan sampah tidak maksimal.
"Makanya kami menolak dan angkanya sangat fantastis. Nah, permasalahan sampah ini sebetulnya tidak ada alasan lagi bagi pemerintah melalui pihak ketiga yang bersangkutan untuk tidak mengangkut sampah. Kenapa? Anggarannya kan sudah disiapkan," kata Anggota Fraksi Gabungan Zulfan Hafiz ST, Selasa (22/12/2015).
Dikatakan Zulfan, dari awal pihaknya memang melihat anggaran pengelolaan sampah di-multiyears-kan Rp53 miliar terlalu berlebihan. Karena Pekanbaru beberapa kali memperoleh piala adipura sebagai kota bersih.
Maka alasan Fraksi PPP PKS NasDem menolak multiyears sampah itu karena melihat kondisi yang diajukan oleh Pemerintah Kota (Pemko) melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) banyak yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.
Namun anggaran itu tetap disahkan meski sempat terjadi walk-out dari Fraksi Gabungan kala itu. Kini, kata Zulfan, setelah anggaran itu berjalan, ketika pengelolaan sampah tidak maksimal, maka masyarakat boleh saja menuntut.
"Jadi di sini kami hanya mengingatkan bahwa hal ini sudah tidak benar lagi dan pengelolaan sampah yang ditangani oleh pihak ketiga ini harus dievaluasi. Dan masyarakat berhak menuntut hal ini, karena pengelolaan sampah ini sudah dianggarkan dan anggarannya sangat besar," papar Zulfan.
Zulfan juga berharap kepada rekannya di Komisi IV untuk melakukan hearing bersama pihak ketiga dan DKP. Karena bagaimanapun, Zulfan secara pribadi sampai saat ini juga masih saja mendapatkan laporan keluhan masyarakat tentang tumpukan sampah di beberapa ruas jalan Pekanbaru.
"Jadi sudahlah, kami maunya kerja nyata saja. Tidak usah berlasan lagi. Kalau memang tidak mampu mengurus itu sebaiknya mundur saja. Tak perlu dipaksa kalau memang tidak mampu," ucapnya.
Ketika ditanya, dalam hal ini siapa yang harus mundur? Zulfan mengatakan, siapa pun yang berkompeten di situ.
"Ini masalah penggunaan uang rakyat, bukan sembarangan. Angkanya juga fantastis, dan jangan sampai nanti malah menimbulkan dampak hukum," tegasnya.
Selain itu, Zulfan pun meragukan kenapa perusahaan dari luar selaku pihak ketiga yang memenangkan pengelolaan sampah, sementara notabene-nya perusahaan yang bersangkutan belum tahu persis dengan kondisi wilayah Kota Pekanbaru.
"Inilah salah satu contoh tidak adanya persiapan dari mereka. Boleh saja perusahaan luar yang mengelola, tetapi yang perlu digarisbawahi mereka sudah memahami wilayah ini dan mereka sudah menunjuk orang-orang yang berkompeten dalam hal ini dan bagaimanapun tak ada masalah sebetulnya kalau sudah siap sehingga penumpukan sampah tidak terjadi lagi," katanya.
"Bukankah perusahaan yang bersangkutan mengakui bahwa mereka masih melakukan pendataan wilayah. Seharusnya, kalau sudah tanda tangan kontrak mereka sudah siap dengan segala sesuatunya. Jadi tak perlu beralasan lagi," pungkasnya.
Laporan: Anju Mahendra
Editor: Yudi Waldi
