PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Mengetahui anggaran untuk jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) Kota Pekanbaru mengalami pengurangan yang signifikan, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Pekanbaru Aidil Amri pun meradang. Di mana, anggaran Jamkesmas hanya Rp5 miliar untuk 2022.
Ditegaskan Aidil, dengan pengurangan anggaran untuk jaminan kesehatan yang ditujukan untuk masyarakat miskin ini dinilai kurang tepat. Karena ini merupakan tanggungjawab pemerintah.
Seperti disampaikan Aidil, perhatian kepada Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemko Pekanbaru. Ini preminya dibayar kan oleh Pemko Pekanbaru melalui Dinas Kesehatan (Diskes).
"Inikan pesertanya masyarakat miskin yang belum mempunyai jaminan kesehatan dan tidak sanggup menjamin kesehatan sendiri melalui asuransi BPJS, ini mutlak menjadi tanggungjawab Pemerintah," tegas Aidil kepada wartawan, Ahad (21/11).
Alih-alih mendapatkan perhatian lebih pemerintah, justru Aidil mendapati bahwa anggaran untuk PBPU yang tahun sebelumnya itu sekitar Rp18,7 miliar, tahun 2022 hanya dianggarkan Rp5 miliar.
"Ini yang membuat kita berang, masa anggaran untuk jaminan kesehatan masyarakat miskin di luar BPJS itu hanya Rp5 miliar, harusnya sama dengan tahun sebelumnya Rp18 miliar atau lebih dari Rp18 miliar. Ada apa ini?" ungkap Aidil kesal saat perhatian anggaran untuk masyarakat miskin berkurang.
Digambarkan Aidil, ada sekitar 66.659 jiwa masyarakat miskin dari data yang disampaikannya di Pekanbaru, tentu ini tidak bisa disepelekan. "Makanya dengan begitu kami minta ini menjadi prioritas pemko selain masalah pendidikan, dan juga infrastruktur. Jangan salah potong, baca aturannya, dan pahami soal ini, kasihan kita," ungkapnya lagi.
Untuk itu, masalah tanggungjawab kesehatan, apalagi ini berkaitan dengan masyarakat miskin yang betul-betul memerlukan kehadiran pemerintah, Aidil menyampaikan dirinya siap berada di garda terdepan untuk membelanya dan memperjuangkannya.
"Kepada Wali Kota, kami ingatkan soal perhatian terhadap masyarakat miskin khusus PBPU ini," sebutnya.
Dengan kondisi anggaran sangat minim, Aidil pun mengatakan, bagaimana pemko bisa memberikan layanan yang baik, dan bagaimana pula masyarakat miskin mendapatkan layanan yang prima, anggaran minim.
"Anggaran Rp5 miliar ini tidak akan cukup, harus dibesarkan, ini harus ada solusi," tuturnya.(gus)
