PEKANBARU (RP)- Project Manager Participatory Governance Assessment (PGA) Democratic Governance, United Nations Development Programme (UNDP), Dr Abdul Wahid Situmorang mengunjungi Riau Pos, Senin (21/10) pukul 11.30 WIB.

Kedatangannya disambut Pemimpin Redaksi (Pemred) Riau Pos, HM Nazir Fahmi, Wapemred Riau Pos Harry B Kori’un, Pemred riaupos.co, H Yasril dan Koordinator Liputan Ilham Muhammad Yasir.

Dalam kunjungannya, Koordinator Penulisan Ringkasan Hasil Penilaian Tata Kelola yang partisipatif ini menyampaikan hasil penilaian tata kelola hutan yang telah dilakukan di 10 provinsi di Indonesia.

‘’Provinsi yang dinilai yaitu 10 provinsi yang mempunyai hutan yang luas dibandingkan provinsi lainnya. Riau sebagai salah satu lokasi penilaian tata kelola hutan ini,’’ tuturnya.

Diakui Abdul Wahid, Riau Pos menjadi salah satu referensi untuk pengambilan data untuk penilain melalui berita yang diterbitkan dari 2011 hingga 2012.

‘’Dari penilaian tersebut dapat kami sampaikan, dari hasil penilaian ini indeks tata kelola hutan di Riau yaitu 2,28 dari skala 1-5, angka ini berarti kondisinya belum memadai,’’ ujarnya.

Beberapa komponen yang menjadi perhatian, mulai dari kebijakannya, pemerintah yang masih relatif rendah. Fokus pemerintah dan fokus masyarakatnya dalam kontek aktifitas masyarakat.

‘’Faktor-faktornya antara lain, tata ruang menjamin kelangsungan dan hak masyarakat juga dilindungi di sana. Kemudian kepastian kawasan hutan dan ketimpangan proporsi pengelolaan hutan serta penegakan hukum yang berjalan,’’ terangnya.

Pemred Riau Pos, HM Nazir Fahmi mengatakan, dengan adanya hasil penelitian ilmiah terhadap hutan, bisa dijadikan sebagai sumber berita.

‘’Ini akan membuat kualitas berita menjadi lebih baik dengan adanya sumber penelitian ilmiah. Karena kita juga prihatin terhadap kondisi hutan di Riau saat ini,’’ ujar Nazir.(*4/mar)