APBD Kota 2013 Rp1,969 Triliun

Pekanbaru | Rabu, 21 November 2012 - 09:47 WIB

PEKANBARU (RP) - Pemko Pekanbaru sudah menandatangani Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) bersama DPRD Pekanbaru.

Total anggaran tahun 2013 akan datang, Pemko mengalami kenaikan 10,7 persen atau dari Rp1,8 triliun menjadi Rp1,969 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari anggaran belanja Rp1,947 triliun dan pengeluaran pembiayaan Rp22 miliar.

Baca Juga :Sampaikan Pesan Pemilu Damai ke Nelayan yang Sedang Melaut

Untuk anggaran prioritas masih dikedepankan anggaran pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur layanan masyarakat.  

“Dari anggaran yang kita sampaikan pada KUA PPAS, plafon anggarannya Rp1,96 Triliun dan mencapai Rp2 T. Perimbangan antara belanja langsung dan tidak langsung mendekati standar, kemudian fokus kita kepada dua sektor, pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur.

Diharapkan dengan anggaran tersebut beberapa program Pemko kedepan khususnya yang menyangkut masyarakat bisa terpenuhi,’’terang Wali Kota Pekanbaru, H Firdaus ST MT kepada Riau Pos, Selasa (20/11) di Kantor Wali Kota Pekanbaru.

Dijelaskan Wako, perbandingan antara belanja langsung dan pembangunan tahun 2013 adalah 45:55. Sebanyak 45 persen anggaran yang menjadi belanja langsung digunakan untuk mebayar gaji pegawai sementara 55 persen lainnya dikhususkan untuk pembangunan.

Terkait peruntukan anggaran tersebut, Firdaus menyatakan salah satu prioritasnya adalah pembelian lahan dan pembangunan beberapa proyek besar seperti terminal induk, terminal barang, IPAL dan penanggulangan banjir.

Sementara itu, Ketua DPRD Pekanbaru, Desmianto dalam sambutannya mengatakan, kenaikan APBD Pekanbaru 2013 merupakan berkat kerjasama dari seluruh lini di Pemerintah Kota Pekanbaru dan DPRD Pekanbaru.

Diharapkan dengan anggaran yang lumayan besar tersebut, tidak ada programpemerintah yang menyentuh masyarakat tidak bisa terlaksana.

‘’Ini adalah prestasi meningkatnya APBD. Insya Allah tahun akan datang APBD Kota Pekanbaru bisa tembus Rp2 triliun lebih. Dengan begitu Pemko tidak ada masalah dengan penganggaran pembangunan dan pelayanan masyarakat,’’harapnya.(eko)









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook