PEKANBARU (RP) - Rapat Kerja (Raker) Panitia Khusus (Pansus) LKPj bersama beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) yang digelar DPRD, Senin (20/5) sempat memanas.
Pasalnya Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Syafril, ketika diberi waktu memaparkan program kerja soal penanganan sampah dan target ke depan tidak sesuai dengan yang diharapkan.
Hal itu langsung dipotong oleh pimpinan rapat, Wakil Ketua DPRD Kota Sahril yang juga terlibat dalam Pansus LKPj ini. Tidak hanya Sahril, anggota dewan lainnya, seperti Kamaruzaman, dan Muhammad Navis pun ikut mempertegas maksud yang diinginkan Pansus.
Dalam hal ini juga, anggota dewan yang tergabung ke dalam Pansus mempertanyakan berapa anggaran yang dicairkan untuk penanganan sampah, dan seperti apa realisasinya serta kendala apa yang dihadapi dalam bekerja pun tidak terjawab tuntas.
‘’Kita mempertanyakan, apa kiat mereka terhadap sampah yang berserakan di Pekanbaru. Tapi dia mengatakan masih baru dilantik, dan belum tahu semuanya. Tentu kita pengen tahu, kiat apa yang akan dilakukan agar sampah tidak berserakan di mana-mana,’’ tegas Sahril kepada Riau Pos di sela-sela Raker Pansus.
Dalam Raker Pansus, DPRD juga mengundang kepala-kepala Satker, Bappeda, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pendidikan, Pekerjaan Umum, Dishubkominfo, Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Catatan Sipil, Dinas UMKM, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Kepala BPT dan camat se-Kota Pekanbaru.
Soal penertiban sampah ini, memang disebutkan Sahril, tidak akan selesai oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan sendiri. Makanya koordinasi antar Satker harus dijalankan. ‘’Harus ada koordinasilah dengan yang lain, seperti camat-lurah, dan para RW yang ada. Kita minta mereka bekerja melibatkan semua pihak, karena itu sebagai perpanjangan tangannya,’’ ungkap politisi Golkar ini.
Apalagi dijelaskannya, untuk retribusi itu dikutip oleh camat dan lurah, tentu ada korelasi soal kinerjanya dengan DKP. Contoh, sampah di belakang rumah warga, sampahnya sudah banyak menumpuk, tapi tidak tertangani dengan baik. Inikan menimbulkan pertanyaan.
‘’Lalu soal anggaran yang disiapkan, kemarin waktu 2012 dianggarkan Rp23 miliar, sampah tidak bersih, tapi saat anggaran Rp17 miliar bersih. Kita meragukan hal ini,’’ ungkap Sahril.
Sahril juga mengaku belum tahu rekam jejak Kadis DKP ini seperti apa kinerjanya. ‘’Katanya dari Dumai, dan baru dilantik. Padahal tadi saya minta dia paparkan program, sementara dia bicara kita potong, karena apa yang disampaikan sudah ke mana-mana dan tidak nyambung, sementara waktu singkat,’’ tegasnya.
Lalu saat ditanya, bagaimana dengan kinerja DKP di tangan Syafril, disebutkan Sahril masih belum maksimal sejak dilantik. ‘’Soal kinerja kita contohkan, dekat rumah saya saja, tidak perlu jauh-jauh, apalagi di Panam, dan ini disampaikan juga oleh pejabat. Artinya kita berharap kalau DKP bekerja sebaik mungkin dengan melibatkan semua pihak,’’ ungkapnya.
Menurut Sahril, belum lagi jelas dengan kinerja sekarang, Kadis DKP malah masang target Pekanbaru untuk mendapatkan Adipura Kencana.
‘’Kalau tadi dia sebutkan target mendapatkan Adipura Kencana, saya pikir tidak usahlah dulu mikir itu, biasa-biasa saja lah dulu, yang penting bagaimana Pekanbaru bersih dari sampah-sampah dan kota menjadi bersih. Satker juga harus dibenahilah,’’ harapnya.
Saat dimintai tanggapan soal apa yang sudah disampaikan anggota DPRD, Syafril mengelak, dan enggan untuk memberikan jawabab. ‘’Nanti saja, saya pusing,’’ tuturnya sambil berlalu masuk ke ruang paripurna yang memang di-break selama satu jam oleh pimpinan.(gus)
