KOTA (RIAUPOS.CO) - Belum selesainya proses pengesahan RAPBD 2014 Kota Pekanbaru, disebabkan adanya beberapa kali perubahan anggaran yang diajukan ke DPRD Kota untuk dibahas. Namun demikian, Wali Kota (Wako) Pekanbaru H Firdaus ST MT menegaskan agar DPRD mempercepat proses pembahasan RAPBD 2014 yang terakhir diusulkan Rp2,9 triliun.
‘’Kami berharap pembahasannya dapat diselesai kawan-kawan di DPRD dalam Januari ini dan segera disahkan,’’ tegas Wako.
Berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) 2014 yang diajukan pertama sekali ke DPRD Kota Pekanbaru itu, Rp2,4 triliun, lalu dalam perjalanan naik menjadi Rp2,7 triliun dan sekarang menjadi Rp2,9 triliun. Dijelaskan Wako, itu karena ada tambahan dari PAD dan DBH, ada juga Silpa, DAU, DAK dan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru.
Wako nampaknya sedikit kecewa, pasalnya diawal dia sangat berharap proses pembahasan dan pengesahan dapat diselesaikan diakhir Desember 2013 lalu, dan berharap dapat dana insentif Rp22 miliar dari pusat akhirnya gagal. Pasalnya, ada indikasi kepentingan DPRD tidak dapat direalisasikan karena persoalan aturan yang diterapkan Pemko.
Oleh karena pembahasannya sudah terlambat, maka ada beberapa kegiatan di Januari ini teramcam ditunda bahkan juga honor ribuan Tenaga Harian Lepas (THL) Pemko tak dibayar sampai APBD disahkan. Jika dalam Januari belum juga kelar, maka diperkirakan sampai Maret kegiatan Pemko vakum.
Untuk itu, agar roda pemerintahan dan juga kewajiban lainnya dalam hal pelayanan dapat berjalan lancar, maka Wako minta persoalan masyarakat banyak lebih diutamakan. ‘’Tim Banggar DPRD dan TAPD untuk bisa menyelesaikan segera tugasnya. Kita harapkan dalam Januari ini, karena kita sangat berharapkan kemarin sebelum tanggal 20 sudah selesai, dan semoga bisa,’’ kata Firdaus.
Dijelaskan Wako, tertundanya pengesahan APBD ini sangat berpengaruh besar sekali terhadap THL, karena gaji mereka memang menunggu APBD. ‘’Untuk PNS tidak ada masalah, tapi untuk THL yang bermasalah, THL sangat berpengaruh, solusinya kita belum ada selain menunggu APBD 2014 itu disahkan,’’ sebutnya.
Disampaikan Wako lagi, adanya perubahan kenaikan APBD 2014 dari Rp2,7 triliun ke Rp2,9 triliun karena adanya penambahan PAD dan DBH sebesar Rp200 miliar dan dana ini disebutkan harus dimasukkan. ‘’Oleh karena APBD dalam pembahasan juga dan ketika ada penambahan lagi ya kita tambah. Tidak mungkin tambahan Rp200 miliar itu disimpan, maka kita sampaikan lagi ke DPRD menjadi Rp2,9 triliun,’’ ungkap Wako.
Terkait perubahan angka ini, Wako juga menegaskan sudah menyampaikan ke DPRD. ‘’Sudah kita sampaikan dan kita desak segera dibahas, agar tidak menganggu jalannya roda pemerintahan,’’ harap Wako. (gus)
