KOTA (RIAUPOS.CO) - Terkait masih belum juga disahkannya APBD 2014, pengamat pemerintahan dan politik Andi Yusran, menyatakan kedua pihak sama-sama toledor. Dalam hal ini dia menilai apa yang dilakukan Pemko Pekanbaru sudah benar, di mana memasukkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan  Prioritas  Plafon Anggaran Sementara  (PPAS) pada November tahun lalu. Hanya saja, dengan tidak ada  permintaan ke DPRD untuk segera membahas APBD juga salah.

Untuk legislatif sendiri yang menyatakan pembahasaan APBD itu harus menggunakan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) juga tidak benar, karena hingga Desember akhir belum ada surat resmi dari DPRD agar Satker di Pemko segera melengkapi RKA tersebut. Bahkan secara tegas dia menyatakan DPRD sudah tidak disiplin dalam menjalankan tugasnya.

‘’Sebenarnya DPRD hanya mengesahkan dan mendudukkan dan mem-Perdakan. Jika kondisi ini terus terjadi, banyak yang dirugikan. Tidak ada alasan dewan menunda hal yang paling penting untuk Pekanbaru ini. Bisa saya katakan saat ini sudah terlalu terlambat. Saling melempar alasan itu tidak jawaban untuk percepatan pembahasan. Ingat yang mereka rugikan adalah masyarakat secara langsung’’ terangnya kepada Riau Pos, Ahad (19/1).

Andi juga menjelaskan, idealnya Desember lalu sudah bisa selesai dan Januari APBD sudah bisa digunakan. Dengan keterlambatan yang disengaja ini membuat sanksi diberikan pusat untuk Pekanbaru. Mulai dari pemotongan dana transfer dan lainnya. Fatalnya,

Januari juga tidak akan ada pembangunan dan kemungkinan terjadi

keterlambatan dalam pengerjaan program 2014. Tidak hanya itu, kenaikan harga barang dipasaran juga akan menjadi dampak langsung kepada masyarakat, di mana harga barang per Januari akan meningkat mengingat pergolakan pasar saat ini.  Untuk itu, dia berharap ini menjadi pelajaran penting bagi eksekutif dan legislatif di Pekanbaru.

Saat ditanyakan ada muatan politis dalam keterlambatan pembahasan APBD, Andi menyatakan tidak mau masuk dalam lingkaran tersebut. Hanya saja, dia mengingatkan jika tahun ini merupakan tahun politik dan berharap jangan sampai muatan politik mengorbankan kepentingan masyarakat secara umum.

‘’Sudah banyak molornya, untuk selesai tepat waktu momennya sudah hilang. Ini sudah terlambat. Memang perlu diingat tahun ini adalah tahunya politik. Tapi kita berharap, kondisi tersebut tidak mengorbankan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung memiliki pengaruh pada pengesahan APBD,’’ terangnya. (eko)