PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang akan digelar di Pekanbaru menuai kecaman dan membuat hati rakyat sedih dan menangis. Pasalnya, pelaksanaan Kongres HMI yang akan diadakan pada pekan depan itu menggunakan APBD Riau mencapai Rp3 miliar.

Menurut, Andi warga Jalan Arifin Achmad Pekanbaru, anggaran APBD Riau Rp3 miliar yang berasal dari dana bantuan sosial sangat tidak wajar dikucurkan untuk seukuran organisasi apalagi organisasi mahasiswa.

Seharusnya pemerintah melihat kondisi Riau saat ini yang sangat meprihatinkan seperti infrastruktur, pendidikan, maupun kesehatan. Masih banyak rakyat yang tidak makan, mau mati, dan tidak sekolah, infrastruktur amburadur yang lebih diperhatikan lagi kesejahteraannya oleh pemerintah. Untuk itu  tidak ada alasan bagi HMI menggunakan uang rakyat untuk kongres.

"Katanya Himpunan Mahasiswa Islam, tapi tidak mencerminkan watak ke islamannya di dalam dirinya, menggelar aksi unjuk rasa rusuh. Seperti contoh hingga saat ini adalah pagar kantor Gubernur Riau hancur di dobrak oleh aksi unjuk rasa dari HMI. Apakah itu yang dinamakan himpunan islam. Watak-watak seperti itulah yang saat ini ada dipemerintahan sehingga berani mengeluarkan anggaran Rp3 Miliar untuk Kongres HMI," ujar Andi.

Kongres HMI yang diklaim oleh pemerintah daerah Provinsi Riau banyak membawa manfaat bagi rakyat karena selama sepekan kongres perekonomian Kota Pekanbaru bakal berputar.Karena peserta kongres membutuhkan penginapan, transportasi, konsumsi dan masih banyak lagi. Selain perputaran ekonomi, kongres juga menciptakan regenerasi sumber daya manusia di Riau.

Hal yang sama juga dikatakan Heri, salah seorang warga dan juga tokoh masyarakat di Marpoyan Damai mengatakan bagaimana meningkatkan perekonomian sedangkan tiket mahasiswa tersebut saja minta gratis dan penginapan di sini sudah dibiayai oleh pemerintah daerah dengan kucuran anggaran Rp3 Miliar dari APBD. Dan apa yang didapatkan oleh masyarakat dengan kongres tersebut? Itukan hanya untuk kepentingan politik saja, karena rata-rata alumni dari HMI banyak dipemerintah pusat dan pemerintah daerah. "Inilah namanya pemerintahan yang telah dikuasai oleh partai politik," ujar Heri.

Laporan: Dofi Iskandar

Editor: Yudi Waldi