PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Realisasi Dana Desa seluruh pemerintah daerah (Pemda) lingkup Provinsi Riau mencapai Rp1,08 triliun. Angka tersebut merupakan 77,40 persen dari pagu sebesar Rp1,40 triliun. Dari 12 kabupaten/kota di Riau, Pelalawan yang terendah serapannya yakni hanya 68,77 persen.
Sedangkan Indragiri Hilir yang tertinggi. Penyerapan Dana Desa Kabupaten Indragiri Hilir menjadi yang tertinggi mencapai 79,54 persen. Disusul dengan Pemkab Indragiri Hulu dengan tingkat penyaluran Dana Desa mencapai 79,2 persen.
Kemudian di urutan ketiga, Pemda Bengkalis sebesar 78,93 persen. Posisi ke empat adalah Pemda Kampar sebesar 78,3 persen. Di urutan ke lima ialah Pemda Kuansing sebesar 78,16 persen.
Keenam ialah Pemda Rokan Hulu sebesar 77,83 persen. Disusul Pemda Rokan Hilir 77,18 persen. Kemudian Pemda Kepulauan Meranti 75,65 persen. Dilanjutkan dengan Pemda Siak sebesar 75,42 persen.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Riau, Ismed Saputra melalui Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II PIC, Agnes Sediana Milasari DSST Ak ME mengatakan untuk BLT Dana Desa Triwulan I telah tersalur seluruhnya dengan nominal Rp134 miliar. "Namun, BLT triwulan II terdapat 1 desa yang belum salur BLT desa dan Triwulan III terdapat 20 desa yang belum salur BLT desa,"ujarnya Selasa (18/10).
Dana Desa reguler tahap 3 dapat dimintakan paling cepat Juni. Namun sampai dengan akhir September, baru 39 desa yang memintakan penyaluran. "Kita telah berkoordinasi dengan pemda juga KPPN dengan pemda untuk menyegerakan apa persayaratan-persyaratan dari Dana Desa ini agar disampaikan kepada KPPN,"lanjutnya.
Menurutnya, permintaan penyaluran dana desa tidak perlu menunggu semua desa sudah siap, desa-desa yang sudah layak salur agar diajukan permintaan penyalurannya ke KPPN, Pemda segera melaporkan realisasi penyerapan Dana Desa pada aplikasi OM SPAN.
Sementara itu, sampai 30 September 2022 terdapat 2 desa tidak salur tahap 2, yaitu Desa Titi Akar di Bengkalis dan Desa Sipang di Inhu. Penyebabnya dikatakan Agnes ialah terkait permasalahan hukum yang menjerat Kepala Desanya yang terjadi di tahun sebelumnya.
"KPPN menyampaikan bahwa 2 desa itu bermasalah dengan kepala desanya menjadi tersangka. Pada saat terjadi permasalahan hukum, maka penyaluran dana desa itu akan disetop. Kasihan masyarakatnya,"ungkapnya.
Namun, ia menegaskan, penyaluran yang disetop hanyalah Dana Desa. Sedangkan pengaluran BLT Dana Desa tetap jalan terus. "Jadi, Dana Desa ini ada dua. BLT dan non-BLT yang digunakan untuk pembangunan di desa. Dalam hal ini, yang non-BLT yang tidak salur,"paparnya lagi.
Karena itu, pihaknya berharap, integritas dari aparat harus dijaga. Masyarakat pun diminta ikut mengawasi agar hal tersebut tidak terjadi karena dapat merugikan masyarakat.
Realisasi Belanja Riau Capai Rp4,95 T
Realisasi belanja negara mengalami kontraksi sebesar 7 persen (yoy). Realisasi pemerintah pusat di Provinsi Riau mencapai Rp4,95 triliun dari pagu Rp7,88 triliun, terdiri dari realisasi belanja pegawai Rp2.337,50 miliar, belanja barang Rp1.820,08 miliar, belanja modal Rp778,47 miliar, dan belanja sosial Rp15,23 miliar.
Hal tersebut diketahui dari kegiatan Media Meeting yang diadakan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Riau di Kantor DJPb Riau, Selasa (18/10). Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Riau Ismed Saputra diwakili Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II PIC Agnes Sediana Milasari D.
Turut hadir Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau Ahmad Djamhari, Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Isja Bewirman, Kepala Bidang Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi Umbang Winarsa dan Kepala BDK Pekanbaru Arfiansyah Darwin.
Agnes mengatakan, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam realisasi belanja. Antara lain besarnya nilai outstanding kontrak dan tingginya pagu blokir pada Satuan Kerja K/L, perubahan susunan organisasi dan tata kerja pada beberapa K/L yang memunculkan DIPA baru, perubahan kontrak singleyear ke multiyears.
‘’Di samping itu, adanya kegiatan nasional yang terbit pagunya di akhir triwulan III, dan adanya penyesuaian harga terkait inflasi dan kenaikan harga BBM,’’ ungkap di hadapan media.
Lebih lanjut ia memaparkan, realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Riau sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 mencapai Rp15.386 miliar. Untuk realisasi Dana Desa seluruh pemda lingkup Provinsi Riau mencapai Rp1,083 miliar atau 77,40 persen dari pagu sebesar Rp1.400,3 miliar.
Penyaluran Dana BOS untuk seluruh sekolah di seluruh pemda lingkup Provinsi Riau mencapai Rp975,65 miliar atau 65,30 persen dari pagu dengan jumlah sekolah sebanyak 11.515 sekolah dan jumlah siswa sebanyak 2.605.970 siswa.
‘’Sampai 30 September 2022, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) telah tersalur Rp52,56 miliar untuk 5.515 satuan pendidikan dan 164.457 orang siswa. Dana BOP Kesetaraan telah tersalur Rp17,41 miliar untuk 272 satuan pendidikan dan 18.690 orang siswa,’’ lanjutnya.
Sedangkan realisasi PC PEN Riau sampai dengan 30 September 2022, terdiri dari realisasi kluster kesehatan dan kluster Perlindungan Sosial. Kluster kesehatan terdiri dari Klaim Rumah Sakit sebesar Rp456,54 miliar yang diberikan kepada 73 rumah sakit dan 11.097 pasien, dan Insentif Nakes sebesar Rp42,13 miliar yang diberikan kepada 90 Faskes dan 10.264 nakes.
Sementara itu, Kluster Perlindungan Sosial terdiri dari Bantuan Sembako yang diberikan kepada 282.603 KPM dengan total Rp490,44 miliar, Program Keluarga Harapan yang diberikan kepada 163.693 KPM dengan total nilai Rp376,77 miliar, BLT Minyak Goreng yang diterima oleh 274.766 KPM dengan nilai Rp82,43 miliar, BLT BBM yang diberikan kepada 310.708 KPM dengan nilai Rp493,21 miliar dan Bantuan Subsidi Upah dengan target penerima 434.244 orang dan telah terealisasi sebesae Rp132,66 miliar.
Penyaluran KUR di Provinsi Riau sampa Triwulan III sebesar Rp7,629 miliar dengan jumlah debitur 101.913. Sementara itu, penyaluran UMi di Provinsi Riau hingga Triwulan III Tahun 2022 telah mencapai Rp128 miliar dengan total debitur 28.198.
Untuk pendapatan wilayah Riau sendiri mencapai Rp31,16 triliun, tumbuh sebesar 72 persen (yoy). Dengan komponen penerimaan pajak bulan Januari-September Kanwil DJP Riau sebesar Rp17,092 T dengan capaian 97,6 persen dan tumbuh 46,1 persen. Pertumbuhan juga terjadi di DJPBC. Realisasi dan Capaian Penerimaan Bea Masuk Kanwil DJBC Riau Januari hingga September 2022 sebesar Rp151,21 miliar.(azr)
