PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Riau (BEM-SRI) Kota Pekanbaru mengadakan dialog tentang pengelolaan sampah, banjir, dan jalan berlubang di Kota Pekanbaru, Ahad (17/7). Pembicara yang hadir tokoh-tokoh penting. Kebijakan pengelolaan sampah yang melibatkan pihak ketiga menjadi sorotan.

Dalam diamnya, Dandim 0301 Kota Pekanbaru Kolonel Inf Nur Rohman Zein punya ide untuk mengurangi permasalahan sampah di Kota Pekanbaru. Mengambil dari pengalamannya di sejumlah daerah di Indonesia, sejumlah kebijakan bisa diadopsi pemerintah maupun masyarakat Kota Pekanbaru.

Nur Rohman mendapat kesempatan berbicara pada kegiatan sipil bertajuk “Dialog di Ruang Terbuka Publik bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Riau (BEM-SRI) Kota Pekanbaru” pada Ahad (17/7) malam. Mengambil tempat di Taman Rumah Singgah Tuan Kadi, Kampung Bandar, Senapelan, Nur Rohman memberikan idenya untuk mengatasi masalah sampah yang mendera Kota Pekanbaru.

”Sampah itu bermula dari dapur, belanja pakai kantong, maka timbullah sampah. Masyarakat tak berhak buang sampah. Dari dapur kita harus buat sendiri pengelolaan sampah. Sampah organik bisa buang di biopori. Dulu biopori hanya untuk banjir, sampah organik juga bisa. Kakak saya pegiat lingkungan di Jogja, jadi sisa sampah dapur yang hanya boleh dibuang itu plastik. Plastik dan kertas itu sampah kering. Itu duit,” kata Dandim.

Lanjut dia, ketika sampah organik dibuang dalam biopori atau dijadikan kompos di tingkat rumah tangga, maka sampah kering seperti plastik dan kertas bisa selesai bahkan di tingkat Rukun Tetangga (RT).

"Sampah jenis ini bisa dikumpulkan dalam lingkup RT. Dikumpulkan dalam satu bulan. Itu bisa diuangkan,” sebutnya.

Pengalaman Nur Rohman, gundukan sampah plastik satu RT bisa menghasilkan uang sampai Rp3 juta per bulan. RT dalam hal ini tinggal menyediakan tempat saja.

Selain dua jenis sampah itu, organik dan sampah kering, masih ada sampah golongan terakhir yang memang tidak bisa dikelola di tingkat rumah tangga maupun RT. Jenis sampah itu ada residu seperti diaper, pembalut dan sejenisnya. Pemilahan sampah seperti yang sudah dilakukan di Kota Bandung dan Jogja ini, menurut Nur Rohman harus segera diadopsi Kota Pekanbaru.

”Kalau ini tidak dilaksanakan, pembuangan akhir menjadi ancaman nyata Kota Pekanbaru. Sampah ini harus disepakati bersama sebagai musuh nyata. Maka di Pekanbaru ini penanganan sampah ini harus seperti operasi militer, karena ini merupakan musuh nyata bagi masyarakat Kota Pekanbaru,” kata Nur Rohman pada dialog yang juga dihadiri Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun tersebut.

Nur Rohman pada kesempatan itu merasa heran Pekanbaru mempercayakan pengelolaan sampah dengan anggaran jumbo pada pihak ketiga. Dengan pemilahan tiga jenis sampah seperti yang diusulkannya, masalah sampah ini bisa selesai bahkan hanya di tingkat camat dan lurah. Kepada mahasiswa yang menyelenggarakan acara dialog, Dandim meminta mereka lebih kritis.

”Mahasiswa harus kritis, kenapa ini dipihakketigakan. Pihak ketiga itukan berdasarkan tonase, kalau nggak ada masyarakat buang sampah, habis mereka, tak perlu putus kontrak. TNI tidak bisa ikut turun sosialisasi karena personel terbatas, Bhabinkamtibmas dari kepolisian juga terbatas. Maka rekan mahasiswa yang jumlah banyak ini yang bergerak. Jangan ajarkan orang tua, tak boleh, itu dosa. Tapi mulai ajari adik-adikmu dulu, agar buang sampah pada tempatnya. Ajarkan pilah sampah,” saran Nur Rohman.

Inti dari permasalahan sampah Kota Pekanbaru adalah pemilahan sampah. Bila hal itu tidak berjalan, kata Nur Rohman, pengelolaan dan pengurangan sampah sulit diatasi. Maka mulai dari rumah tangga, RT kemudian diawasi RW, lurah hingga camat, pengelolaan ini bisa berjalan dengan baik. Dengan demikian, Kota Bertuah ini menurut Nur Rohman, bisa mengembalikan namanya sebagai salah satu kota terbersih di Indonesia.

Muflihun akan Perkuat Peran Camat-Lurah

Sementara itu, duduk bersama mahasiswa dan sejumlah OPD dan Forkompimda dalam kegiatan Dialog Pengelolaan Sampah, Banjir dan Jalan Berlubang, Pj Wako Pekanbaru Muflihun menuangkan rencananya untuk memperkuat kembali peran camat, lurah, RW hingga RT dalam pengelolaan sampah. Dirinya berkaca pada pengelolaan sampah semasa Herman Abdullah ketika dirinya masih menjabat camat di Kota Pekanbaru.

Muflihun menilai, hampir 10 tahun terakhir ada gap atau jarak antara masyarakat dan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang membuat masyarakat seakan tidak dipedulikan oleh pemerintah. Hingga ketika pemerintah membuat sebuah aturan, masyarakat jadi permisif dan antipatif. Maka camat, lurah hingga RW dan RT harus kembali turun ke masyarakat dengan  kebijakan yang langsung menyentuh ke akarnya.

”Menyerahkan pengelolaan sampah pihak ketiga ini juga akan kami kaji serius, karena disinilah letak miss-nya antara DLHK dengan masyarakat. 10 tahun lalu saya camat. Sampah ini berada di bawah camat.  Camat (waktu itu) dengan mudah memerintahkan lurah kemudian RW dan RT di bawahnya. Kalau tidak ada campur tangan sampai ke RW dan RT, pengelolaan sampah ini sulit,’’ kata Muflihun pada Ahad (17/7) malam itu.

Muflihun pada dialog tersebut juga membahas soal penganggaran sampah yang bernilai jumbo, tapi masalah sampah tidak selesai. Padahal Pekanbaru butuh banyak tempat pembuangan sementara (TPS) sampah. Di sisi lain, Pekanbaru juga kekurangan SMP negeri, dengan anggaran pengelolaan sampah yang diperuntukkan untuk pihak ketiga, setiap tahun harusnya Pekanbaru bisa bangun satu sekolah.

Usai dialog yang ditaja Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Riau (BEM SRI) Kota Pekanbaru tersebut, Muflihun juga memastikan akan ada perubahan struktur anggaran untuk permasalahan prioritas Kota Pekanbaru seperti pengelolaan sampah. Untuk APBD 2022 ini dirinya mengaku tidak bisa berbuat banyak, maka pada APBD 2023 nanti dirinya akan ambil keputusan penting terkait pengelolaan sampah.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pekanbaru M Sabarudi yang juga hadir pada dialog yang digelar di Kampung Bandar, Senapelan tersebut juga menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan masalah sampah Kota Pekanbaru. Sabarudi yang dalam dialog tersebut mengaku cocok dengan Pj Walikota Muflihun soal penguatan internal Pemerintah Kota Pekanbaru hingga ke tingkat RW dan RT.

”Kalau ingin membenahi diri kita ya  memang harus menguatkan internal, tapi bukan hanya pejabat ASN saja, tapi juga perangkat terkecil di RW dan RT. Mereka ini sudah lama menderita, bukan hanya mengurus warganya, insentif mereka juga sudah lama tak keluar, kalaupun keluar terpotong-potong. Begitu dilantik, Pak Pj Wako langsung bayar semua,” sebut Sabarudi.

Sabarudi mengedepankan sinergi legislatif dan eksekutif dalam pengelolaan sampah ini. Suara-suara dari masyarakat di legislatif menurutnya harus didengarkan oleh eksekutif. Kalau itu sudah didengar, maka sinergi akan harmonis. Dirinya juga berkomitmen, semua ide dalam dialog malam itu tidak akan dibiarkan hanya sebatas retorika belaka.

”Sebentar lagi kita akan bahas APBD-P, disanalah gebrakan kita untuk mensinergikan pembanguna ini. Jadi tidak hanya retorika tapi realisasi. Kita akan bicara serius dengan Sekda dengan Komando Walikota, soal masalah sampah, banjir  dan jalan berlobang hingga membahagiakan perangkat terkecil kita RT dan RW,” kata Sabarudi.***

Laporan HENDRAWAN KARIMAN, Kota