(RIAUPOS.CO) - PEMERINTAH Kota (Pemko) Pekanbaru akan mengucurkan dana pendamping sebesar Rp132 miliar selama delapan tahun terhitung mulai 2019-2027 mendatang. Dana ini sebagai bentuk komitmen peningkatkan pelayanan dan penyediaan air bersih melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak bagi masyarakat Kota Bertuah.
Wali Kota Pekanbaru Dr H Firdaus MT mengatakan, wacana tersebut sebagai bentuk kepedulian pemko terhadap perusahaan daerah dalam peningkatan sistem penyaluran air minum (SPAM) di Pekanbaru. Peningkatan ini meliputi rehab jaringan dan pembangunan penampungan dari air sendiri yang sudah dijernihkan untuk didistribusikan kepada masyarakat (resevoir). Perbaikan ini dilakukan lantaran banyak jaringan rusak dimakan usia.
“Kami akan mulai pelaksanaan rehab jaringan-jaringan dan resevoir-nya, karena kalau sudah tua mungkin tidak akan efektif lagi dan bisa jadi rawan kerusakan dalam distribusi air ke masyarakat. Untuk pendanaan, kami anggarkan selama 8 tahun sebesar Rp132 miliar. Dibantu pihak Kementerian Perekonomian, Keuangan, Pekerjaan Umum, PT SPAM, dan instansi terkait lain, dengan total anggaran sebesar Rp728miliar,” ujar Wako.
Peningkatan ini sangat diperlukan, melihat pesatnya perkembangan kota dan keperluan air dari masyarakat yang semakin tinggi, sehingga lebih efektif dalam memanfaatkan peluang untuk meningkatkan retribusi daerah. Ditambah pula dengan terbitnya peraturan gubernur (pergub) tentang penggunaan air bawah tanah.
“Keperluan masyarakat akan air terus meningkat. Maka kami melakukan peningkatan SPAM ini dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam mendistribusikan air bersih kepada masyarakat,” imbuh orang nomor satu di Pekanbaru.
Plt Direktur PDAM Tirta Siak Kemas Yusferi menjelaskan, 95 persen jaringan pipa yang sudah tertanam sejak 1972 silam akan dilakukan pegantian. Pelaksanaan pekerjaannya direncanakan direalisasikan pada 2020 mendatang untuk tujuh kecamatan. Di antaranya Senapelan, Limapuluh, Pekanbaru Kota, Sukajadi, Sail, Payung Sekaki dan Kecamatan Bukit Raya.
Proyek tersebut dilaksanakan dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) untuk SPAM di Pekanbaru. Proyek ini menelan anggaran sekitar Rp728 miliar yang bersumber dari dukungan Pemko Pekanbaru, Kementerian Perekonomian, Keuangan, Pekerjaan Umum, PT SPAM, dan instansi terkait lain.
“Lelang proyek tahun 2019, sudah ada pemenangnya. Pengerjaan fisik akan kami laksanakan tahun 2020. Sumber air dari Sungai Siak. Bulan depan (September), market sounding dengan calon investor. Ada 20 calon investor yang akan berpartipasi ikut lelang, baik dalam dan luar negeri. Kami harapkan groundbreaking bisa dilaksanakan pertengahan 2019,” papar Kemas.
Setelah proyek KPBU dalam SPAM rampung dikerjakan tahun 2021 mendatang, PDAM Tirta Siak bakal menurunkan tarif air dari harga masih di atas Rp10 ribu per meter kubik menjadi Rp8.334 per meter kubik. Ditambahkan Kemas, aspek pelayanan di PDAM Tirta Siak sudah mulai membaik, seiring dengan terus bertambahnya sistem perpompaan. Mulai dari intake sampai pompa distribusi, sebagai pengganti pompa- pompa yang sudah tidak efisien dan sering rusak.
“Sejak tahun 2015-2017, PDAM Kota Pekanbaru sudah mulai membaik dari aspek pelayanan, penambahan pipa juga terus diupayakan. Sehingga secara perlahan PDAM mulai mampu meningkatkan kepercayaan pelanggan dan menambah pelanggan baru,” jelasnya.
Keberhasilan dibuktikan dengan relatif stabilnya jumlah pelanggan yang ada saat ini, secara berangsur pelanggan baru mulai bertambah. Pelanggan dengan sambungan rumah lama sudah banyak yang menyambung kembali, meski dalam beberapa hal PDAM harus melakukan tindakan tegas. Salah satunya memutus sambungan rumah ilegal dan menertibkan dari pencurian air.
Selain itu, sejumlah peningkatan di PDAM juga mulai tampak, salah satunya, untuk operasional tak lagi disubsidi Pemerintah Kota Pekanbaru. Sepenuhnya didapat dari penjualan air ke pelanggan. “Dalam bentuk dana kegiatan operasional selama ini pemko memang belum pernah memberikan bantuan. Murni kami dapatkan dari hasil penjualan air ke pelanggan. Dalam hal operasional PDAM sudah lama mampu mandiri membiayai kegiatannya,” jelas Kemas.
Namun demikian, untuk perihal pengembangan PDAM Tirta Siak dan PDAM lain di Indonesia, umumnya dibantu oleh pemerintah. Baik dari pemerintah kota, kabupaten maupun pemerintah pusat untuk kegiatan investasi dan pengembangan sistem jaringan dan maintanance.
“Untuk pengembangan dan investasi, pemerintah dan Pemko Pekanbaru terus memberikan bantuan setiap tahunnya. Sedangkan untuk biaya operasional, PDAM sudah mampu mandiri. Tapi kalau untuk investasi dan pengembangan pelayanan termasuk sistem jaringan saat ini, PDAM terus dibantu oleh pemerintah kota,” jelas Kemas.
Tak hanya dukungan dari Pemko Pekanbaru, proyek KPBU SPAM yang akan dilaksanakan mendapat sokongan dari Kemeterian Keuangan. Menurut Kepala Seksi Penyiapan Proyek Kerja Sama Kementerian Keuangan Anton Tarigan, proyek sudah diinisiasi sejak nulan Mei tahun 2018. Bahkan sudah mendapat fasilitas penyiapan proyek dan pendampingan transaksinya.
“Pada prinsipnya Kementerian Keuangan sangat mendukung proyek KPBU, SPAM di Kota Pekanbaru. Untuk proyek sudah diinisiasi sejak Mei 2018, bahkan sudah mendapat fasilitas penyiapan proyek dan pendampingan transaksinya,” kata dia.
Kementerian Keuangan juga akan memberi dukungan terkait kelayakan, intinya, untuk menurunkan tarif air PDAM. Sehingga dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat.
”Untuk proyek KPBU juga mendapat dukungan teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Pemko Pekanbaru,” jelas Anton.
Proyek KPBU SPAM di Pekanbaru merupakan pilot proyek bagi proyek SPAM lain di Indonesia. Sebagaimana diketahui mayoritas PDAM di Indonesia masih dalam kondisi sakit. “Jadi kalau proyek itu berhasil diimplementasikan di Pekanbaru akan menjadi contoh bagi PDAM di Indonesia,” imbuhnya.
Senada disampaikan SPAM Khusus Dit PSPAM, Kementerian PUPR Greta Dikantia, dia menyebut, sangat mendukung pengembangan KPBU SPAM di Pekanbaru. Sebab air merupakan kebutuhan dasar dari masyarakat banyak.
“Kami sangat mendukung adanya pengembangan SPAM. Terutama mendorong dari pembiayaan di luar APBN dan APBD, salah satunya dengan mencari sumber lain yang dapat diakses salah satunya yakni KPBU,” jelas Greta, didampingi Victor Edward, Kepala Divisi Jasa konsultasi, PT. Sarana Multi Infrastruktur.(adv/rir)
