Laporan Marrio Kisaz, Pekanbaru marriokisaz@riaupos.co

Setelah melewati tahapan dan pengkajian yang cukup panjang, akhirnya Detail Enginering Design (DED) flyover di persimpangan Jalan Tuanku Tambusai-Soekarno Hatta selesai dikerjakan.

Sarana infrastruktur tersebut siap dibangun untuk menjawab permasalahan kemacetan dan tingginya mobilitas di ibu kota Provinsi Riau.

Hal itu terkuak dalam penyampaian hasil DED flyover di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau, Selasa (17/9). Dalam kesempatan tersebut, seluruh pihak yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau, perwakilan Pemerintah Kota Pekanbaru, aparat kepolisian, Badan Pertanahan Nasional, pemerhati perkotaan dan pembangunan mendukung rencana pengembangan akses transportasi tersebut.

Konsultan Designer PT Desain Cipta Indonesia Ir Hari Samudra, dalam pemaparannya mengatakan, pembangunan askes transportasi itu sudah layak dan memenuhi persyaratan pengembangan sarana transportasi. Salah satu pertimbangannya adalah jumlah kendaraan yang tinggi, sehingga dapat menimbulkan kemacetan.

‘’Dari hasil kajian kita, pada saat jam puncak, kendaraan yang melintas dan antre mencapai 5.000 per jam. Ini sudah sangat mengganggu dan sudah selayaknya untuk dibangun flyover,’’ urainya.

Selain itu, pertimbangan lain adalah mengacu pada manual kapasitas jalan Indonesia yang nenjadi dasar acuan Jasa Marga Kementerian PU RI.

Dalam ketentuan tersebut, kondisi jalan di kawasan tersebut tidak bisa lagi diselesaikan dengan simpang sebidang, pelebaran atau manajemen lalu lintas dengan traffic light. ‘’Jadi solusinya dengan menyusun konsep jalan simpang tidak sebidang. Konsep ini sering dikenal dengan flyover,’’ paparnya.

Dalam pengembangannya, konsultan desaign yang dipercaya membuat konsep rancangan mempersiapkan dua alternatif. Yakni alternatif pertama dengan tipe Sa Parsial B-4 Kuadran dan alternatif kedua dengan tipe sangat langsung.

Dari hasil pertemuan tersebut, seluruh pihak terkait mengusulkan pembangunan fly over menggunakan DED alternatif pertama. Salah satu pertimbangannya adalah nilai estetika, anggaran dan beberapa pertimbangan lainnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau SF Hariyanto, merespon positif rampungnya DED fly over yang terletak di Simpang SKA tersebut.

Menurutnya, penegasan yang perlu disampaikan dari hasil pertemuan tersebut adalah pembangunan yang sudah sangat layak dilakukan untuk mengantisipasi kemacetan dan mengoptimalkan jasa transportasi di ibu kota Provinsi Riau.

Saat ditanyakan mengenai rencana pembangunan dan alokasi dana yang diperlukan untuk pembangunan fly over tersebut, dia mengaku siap membangun akses transportasi itu. Hanya saja, penerapannya menunggu persetujuan Gubernur Riau baru.

‘’Ya, kita sudah siap untuk melaksanakannya. Namun, semuanya tentu berproses. Kita harus menunggu persetujuan Gubernur Riau baru nanti. Intinya dengan rampungnya maket ini, pembangunan sudah siap dilaksanakan,’’ paparnya.

Sementara untuk alokasi danaya, Hariyanto mengatakan pihaknya masih melakukan kajian untuk itu. Untuk proses penganggaran diharapkan dengan sistem sharing budget APBD Provinsi Riau, APBN dan APBD Kota Pekanbaru untuk proses ganti rugi lahan.

Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Firdaus ST MT yang hadir dalam pertemuan tersebut menegaskan dukungan untuk pengembangan akses transportasi itu. Menurutnya, hal itu sudah sangat layak melihat perkembangan transportasi yang terus meningkat.

‘’Kita tidak ingin Kota Pekanbaru mengikuti kesalahan kota-kota yang ada di Indonesia. Apalagi beberapa tahun ke depan, transportasi akan terus berkembang. Di arwal tersebut sudah harus memiliki fly over untuk menjawab masalah kemacetan,’’ imbuh Wako.

Disinggung mengenai proses ganti rugi lahan yang kerap menjadi kendala, Firdaus berkomitmen untuk mendukung secara maksimal.

Dia juga akan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memberikan kemudahan dalam pengembangan fly over di Kota Pekanbaru itu.

‘’Peran pembebasan lahan, lebih banyak BPN. Kita mengharapkan BPN Kota, provinsi dan pusat dapat men-suport. Sehingga, proses ganti rugi lahan dapat lebih dipercepat untuk merealisasikan pengembangan infrastruktur,’’ terang mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau itu.

Hal senada disampaikan perwakilan pihak Polda Riau, Andi Solomon. Menurutnya, pengembangan akses transportasi tersebut sangat membantu kinerja kepolsian, khususnya yang bergerak dibidang jasa pengamanan lalu lintas.

Begitu juga disampaikan pengamat perkotaan Riau, Mardianto Manan. Menurutnya, pengembangan akses transportasi harus diterapkan untuk daerah-daerah maju seperti di Kota Pekanbaru.

Hanya saja, untuk penerapannya harus mengkaji seluruh aspek terkait. Seperti bidang sosial dan kemasyarakatan.

 ‘’Kita harus kaji secara menyeluruh. Jangan sampai muncul Kimar Sarah II atau permasalahan lainnya,’’ imbuh Mardianto.(rnl)