PEKANBARU (RP) - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Berdaulat menggelar demonstrasi di gerbang pintu masuk bandara Internasional Sultan Syarif Kasim Riau, Senin (17/6).
Sebelum melakukan aksinya di pintu masuk bandara, para mahasiswa menggelar aksi longmarch dari DPRD Provinsi Riau dan sempat membuat arus lalulintas tersendat.
Namun ketika sampai di gerbang bandara, aparat kepolisian bersama pasukan TNI Angkatan Udara dengan senjata lengkap sudah siap menghadang aksi para mahasiswa sehingga tidak sempat mengganggu mobilitas bandara.
Kali ini mahasiswa menentang kebijakan pemerintah yang akan menaikan harga BBM. Dalam aksi tersebut, Polresta Pekanbaru mengamankan dua orang pengunjukrasa yang ikut melakukan demonstrasi menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) di depan Gedung DPRD Provinsi Riau, Senin (17/6).
Keduanya dicokok setelah membakar ban saat demo hingga situasi sempat memanas. Keduanya dibawa ke Mapolresta Pekanbaru dan hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan.
‘’Ada dua orang diamankan tadi,’’ ujar Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Drs R Adang Ginanjar kepada Riau Pos saat dikonfirmasi melalui Kabag Ops, Kompol R Sagala.
Ia menambahkan, keduanya diamankan setelah melakukan pembakaran ban saat demonstrasi berlangsung. ‘’Itu mengganggu ketertiban,’’ lanjutnya.
Apa yang dilakukan kedua orang yang diamankan ini, papar Sagala tidak dibenarkan. Meskipun kebebasan menyampaikan pendapat sudah diatur dalam undang-undang. ‘’Walaupun kebebasan menyampaikan pendapat dijamin undang-undang, tapi membakar ban seperti itu bukanlah cara yang benar. Karena, apa yang dilakukan tersebut mengganggu masyarakat,’’ jelasnya.
Riau Pos sempat menanyakan apakah keduanya dinilai sebagai provokator karena aksi membakar ban tersebut, Kabag Ops menampik hal tersebut. ‘’Tidak bisa dikatakan seperti itu. Yang jelas saat ini mereka sedang dimintai keterangan,’’ pungkas Sagala.
Dalam aksi demonstrasi kemarin, ratusan mahasiswa yang merupakan gabungan dari berbagai macam organisasi massa ini menilai bahwa kebijakan menaikan harga BBM ini merupakan kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat.
‘’Kebijakan pemerintah mengurangi subsidi dengan cara menaikan BBM bukanlah kebijakan yang tidak benar tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat,’’ ujar koordinator lapangan aksi, Anwar.
Bahkan alasan pemerintah tentang subsidi BBM mengakibatkan defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD) bukanlah alasan yang tepat dan tidak masuk akal.
‘’Sudah jelas bahwa hasil survei di setiap provinsi menolak kenaikan BBM ini. Jadi, pemerintah harus benar-benar memperhatikan kepentingan rakyatnya,’’ lanjutnya.
Menurut Anwar, kenaikan BBM jelas menyengsarakan rakyat. Dimana masyarakat kecil yang akan menanggung kenaikan kenaikan bahan bakar ini. Bukan hanya itu saja, kenaikan BBM menjelang pemilu dan akan menjadi ajang tawar menawar antara parpol di DPR.
‘’Di negeri ini banyak minyak tapi tidak mampuh mensejahterakan rakyat,’’ tambahnya.
Massa juga menilai pemerintahan SBY-Budiono telah gagal mengelola migas nasional tidak mampu menjalankan program energi alternatif. Lebih-lebih sekitar 80 persen lebih aset migas juga dikuasai asing.
Setelah melakukan orasinya, sekitar pukul 15.30 WIB massa mulai meninggalkan bandara dan kembali melakukan longmarch menuju Jalan Jenderal Sudirman.(*5/ose).
