KOTA (RP)- Tertangkap basahnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Pekanbaru, A Mius saat bolos jam kerja dan lebih memilih bersantai di kedai kopi saat jam dinas, mendapat sorotan anggota DPRD Kota Pekanbaru.
Perilaku seperti ini dinilai sudah membuat malu Wali Kota (Wako) Pekanbaru Firdaus, yang komit mengubah citra buruk PNS ke arah yang lebih baik, dan senantiasa mengajak semua mitra kerja kerja dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja, bukan malah bolos kerja.
A Mius tertangkap saat tim pengawas disiplin Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bersama dengan Satpol PP menggelar razia PNS di kedai-kedai kopi.
‘’Ini jelas memalukan Wako, padahal sudah diingatkan Wakil Wali Kota (Wawako) Ayat Cahyadi, PNS, apalagi mitra kerja Wako dalam hal ini kepala dinas jangan sampai memalukan Wako dengan bertindak tidak disiplin seperti ini,’’ kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Kamaruzaman kepada Riau Pos, Rabu (17/4).
Atas tindakan indisipliner ini, Kamaruzaman juga minta kepada BKD dan Satpol PP, begitu juga dengan Wawako untuk membuat laporan dan disampaikan kepada Wako nantinya setelah Wako selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (Diklatpim) di Jakarta. Tentunya supaya dilakukan evaluasi terhadap semua kepala dinas dan juga para PNS yang suka bolos untuk diambil tindakan tegas. Bahkan kalau perlu dinonjobkan.
‘’Perbuatan ini menandakan bahwa mental kadis dan PNS-nya perlu ditinjau. Jika mentalnya sudah seperti ini tentu sudah menciderai kepercayaan yang diberikan oleh Wako, khususnya kepada kepala dinas yang dianggap mitra oleh Wako dan masih dalam masa percobaan ini,’’ tegasnya lagi.
Disebutkannya, seorang kepala dinas tertangkap basah sedang minum-minum kopi saat jam kerja jelas perbuatan yang membuang waktu saja. Masih banyak persoalan dinas yang perlu diselesaikan dan perlu pengembangan.
Kamaruzaman juga menegaskan kepada tim pengawas disiplin dan juga Satpol PP teruslah melakukan aksi ini. Hendaknya tidak pandang bulu dalam menertibkan dan mengambil tindakan.
“Mau kepala dinas dia, mau pejabat apa dia, mau mengaku saudara si anu dia, tindak, dan berikan sanksi tegas. Karena selama ini aksi seperti ini dilakukan hanya setengah-setengah dan separuh hati. Jadi mulai sekarang teruslah berbuat untuk meminimalisir angka bolos PNS,” sebutnya.
Dikatakan politisi Demokrat ini juga, seorang kepala dinas itu semestinya memberikan contoh yang baik kepada bawahannya, supaya kegiatan di dinas dapat berjalam lancar dan mencapai target. “Harus ada sanksi tegas, dan Wako harus menjadikan hal ini sebagai bahan evaluasi,” tutupnya. (gus)
