PEKANBARU (RP) - Ketua Persatuan Guru Honor Provinsi Riau (PGHR), Ni Nyoman Krisnowati, mengaku, secara rinci tidak senang dengan hasil hearing antara guru PGHR, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru dengan DPRD Pekanbaru.
Dirinya mengaku akan memembawa permasalahan tertundanya empat bulan tunjangan transpor, sejak Januari 2012 sampai April 2012 di tingkat Provinsi Riau.
‘’Kita berharap tunjangan kembali naik sebesar Rp650 ribu lagi. Hasil rapat kemarin tidak sesuai harapan, meski demikian kita juga tetap harus berlapang dada juga, seperti yang pernah saya katakan sebelumnya. Benar kita akan menggiring masalah ini ke provinsi,’’ kata Ni Nyoman kepada Riau Pos Selasa (17/4).
Berdasarkan hasil rapat tersebut, dipaparkan Kepala Disdik Pekanbaru, Drs Yuzamari Yakub MPd, jika tunjangan tersebut, tahun 2012 sudah dianggarkan sebesar Rp200 ribu per bulannya. Sedangkan terlambatnya pembayaran tunjangan menurut Yuzamri bukanlah sikap kesengajaan. Melainkan akibat terlambatnya pencairan APBD 2012.
‘’Tunjangan guru bantu sudah dianggarkan sebesar Rp200 ribu per bulan. Proses pencairan sedang kita lakukan,’’ sebut Yuzamri.
Sementara, tunjangan yang diterima guru bantu ini dari Provinsi Riau mendapatkan sebesar Rp1.100 ribu per bulannya, dan dari Kota Pekanbaru sebesar Rp750 ribu perbulan.
Honor yang dari Kota Pekanbaru kemudian turun menjadi Rp650 ribu perbulan dan hasil rapat kemarin itu diketahui jika honor dari Pekanbaru diturunkan lagi menjadi sebesar Rp200 ribu per bulan.
Artinya sudah dua kali turun. Hal inilah yang menyebabkan guru bantu tersebut merasa keberatan dan mengadu ke DPRD agar setidaknya tunjangan dari Pekanbaru itu dikembalikan sebesar Rp650 ribu perbulan. Diperparah lagi, tunjangan terlambat juga pencairannya.
‘’Kita berharap DPRD Pekanbaru membantu kita dan keluhan yang kita sampaikan saat di DPRD,’’ sebut Nyoman.
Sementara, pihak DPRD Kota Pekanbaru sendiri tidak mampu berbuat banyak, hal itulah yang membuat para guru pada saat hearing kemarin merasa kecewa dengan DPRD. Mereka berharap DPRD bisa membantu mereka.
Tetapi demikian DPRD berjanji akan terus memperjuangkan keinginan guru bantu.(ilo)
