PEKANBARU (RP) - Prof Dr M Nur Mustafa MPd resmi menyandang predikat Guru Besar keenam di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Riau (Unri), Senin (16/12).
Kepada Riau Pos M Nur menjelaskan, studinya memfokuskan pada manajemen pendidikan mengungkapkan harapan besarnya, tentang sebuah kerangka yang sejalan antara perguruan tinggi khususnya Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dengan institusi lain yang memiliki kewenangan terhadap dunia pendidikan.
‘’Jangan pernah tinggalkan guru sendirian,’’ kata M Nur.
M Nur juga mengkritisi beberapa kebijakkan pemerintah daerah, seperti memindahkan guru menjadi pejabat struktural. Harusnya menurut dia, ada sebuah rasio, pola pertimbangan, bahkan pembinaan.
Saat ini tenaga guru di Riau sudah berkurang, apalagi ditambah dengan banyaknya guru menjadi pejabat struktur.
Lanjut dia, guru-guru yang sudah tersertifikasi memiliki tanggung jawab moral kepada pemerintah pusat, bahwa tunjangan yang mereka terima harus dibuktikan dengan kewajiban mengajar.
‘’Hari ini perguruan tinggi melahirkan tenaga pendidikan, kemudian mereka menyandang status profesi guru. Namun disaat mereka menjalankan tugas, guru seperti dilepas sendiri, harusnya ada upaya bersama-sama untuk mendidik, menjaga kualitas dan profesionalitas mereka melalui pelatihan,’’ katanya.
‘’Ada harapan bagaimana tenaga pendidik itu betul-betul disiapkan sebagai tenaga yang profesional. Siap secara kualitas dan kemampuan mengajar,ini bisa ditempuh melalui program-program pelatihan. Secara sederhana saja, apakah hari ini, insititusi pendidikan memiliki data siapa saja guru yang pernah dilatih atau mengikuti pelatihan?,’’ ungkap M Nur.
M Nur mengkritisi, kadang pelatihan guru justru terkesan asal tunjuk, hingga yang terjadi selalu tumpang tindah. Padahal dari pelatihan ini, kata dia, yang diinginkan adalah bagaimana semua guru di Riau secara merata mendapatkan kesempatan pelatihan. M Nur juga menegaskan, jangan pernah tinggalkan guru.
Fenomena saat ini, tenaga pendidik setelah dibentuk dan dilahirkan sebagai seorang yang berprofesi guru cenderung ditinggalkan. Seolah-olah tanpa ada pembinaan dan pengembangan kualitas lebih lanjut.
‘’Ingat, kita ini menciptakan tenaga pendidik, di bahu mereka ada masa depan bangsa. Merekalah yang akan mendidik generasi penerus, calon pemimpin bangsa. Salah berbuat, dampaknya adalah 10 tahun atau 20 tahun ke depan. Jawaban untuk hal ini mau tidak mau, kita kawal pembentukkan kualitas dan kompetensi mereka,’’ tegas alumni Sarjanan Pendidikan Unri ini.
Kerangka kerja membentuk sebuah sinergisitas, antara institusi pendidikan itu, dititikberatkan pada pola penambahkan kompetensi dan kualitas pendidikan guru.
‘’Perguruan tinggi memiliki sumber daya untuk share keilmuan pada guru-guru, LPTK juga diamanahkan oleh kementrian dalam mensertifikasi guru. Hendaknya Dinas pendidikan dan kebudayaan tingkat provinsi dan kabupaten/kota, bisa mengangkat sinyalmen ini, mengapa guru tidak diberikan pelatihan dengan mengirimkannya ke FKIP atau secara bersama-sama kita mengubah pandangan bahwa anggaran pendidikan bukan hanya insfrastruktur, tetapi juga kualifikasi pendidikan. Banyak hal kan, yang bisa kita lakukan. Tetapi tentu ini semua perlu kemurnian niat. Dan saya tekankan, kita berbicara pola gerakkan institusi, bukan perseorangan,’’ ucap M Nur.
M Nur juga menegaskan guru sebagai tenaga pendidik harus memiliki tanggung jawab moral terhadap profesi. Menurutnya, masa empat tahun yang dijalani di jenjang perguruan tinggi hendaknya betul-betul menjadi masa pembentukkan karakter diri untuk siap menjadi tenaga pendidik.
‘’Ini sudah sebuah profesi, dimana profesionalitas yang dituntut. Dan ini juga sebuah tanggungjawab moral pada bangsa, bahwa di tangan-tangan gurulah nanti akan lahir calon pemimpin bangsa. Oleh karenanya guru harus serius dalam bertugas,’’ ungkap Wakil Ketua PGRI ini.(end)
