PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Roni Amriel menyebut pembangunan perkantoran di Tenayan Raya harus menjadi contoh yang baik untuk sebuah pembangunan ke depannya.
Hal itu disampaikan Roni kepada Riaupos.co karena adanya niat baik dari Pemerintah Kota Pekanbaru memindahkan pusat perkantoran di wilayah Tenayan Raya untuk masa mendatang.
"Karena daerah ini merupakan daerah baru, maka harus memenuhi semua aspek yang berlaku dan juga sesuai dengan Perda. Dan tentunya lebih baik dan mudah diatur dan diharapkan ini bisa menjadi contoh bagi yang lain untuk ke depannya," beber Roni kepada Riaupos.co Selasa (17/11/2015).
Kemudian dari penuturan Roni, untuk terkesan ramah di mata masyarakat, setiap pembangunan, harus ada pelestarian begitu juga dengan jalan harus dibuat selebar mungkin. Hanya saja, semua bergantung kepada ketersediaan anggaran.
Dengan demikian, ujar dia, untuk di era pemerintahan Firdaus-Ayat program ini sudah tidak bisa dihindari sebab sudah ada komitmen sebelumnya sehingga untuk sudah harus tercantum di APBD.
"Namun ke depan jika mau dikembangkan lagi, dalam setiap aturannya, harus dicantumkan tidak hanya menggunakan APBD Pemko, akan tetapi APBD provinsi," ucapnya.
Mega proyek merupakan program strategis Wali Kota Pekanbaru meski sebelumnya menjadi perdebatan panjang termasuk soal menentukan lokasinya ini. Jadi perdebatan itu panjang antara pihak Pemko dengan DPRD Kota Pekanbaru. Mulai dari perencanaan, pemetaan lokasi, dan sebagainya. "Artinya pemerintah pada saat itu meyakini lokasi itu yang terbaik, untuk memacu pertumbuhan di daerah itu,’’ papar Roni.
Masih dari penuturan Roni Amriel, politisi Partai Golkar ini mengatakan keputusan yang diambil berdasarkan keputusan kolektif kolegial atau berama-ramai sehingga tidak mungkin dihentikan. Tapi alangkah baiknya diberi dukungan dan diawasi setiap prosesnya.
"Jadi, jika ada persoalan saat ini yang terjadi, mungkin lebih kepada masalah sosialisasi yang kurang sampai kepada masyarakat. Pemko harus lebih intens supaya masyarakat tahu persis kondisinya meski sebagian masyarakat juga sudah mengetahui karena pembangunannya itu cukup menyedot anggaran yang tidak sedikit," jelasnya lagi.
Harapan Roni ke pemerintah, tentu harus dibangun secara maksimal, karena ini menggunakan uang masryakat, dan penyelesaiannya harus tepat waktu. Untuk akses jalan, memang masih menjadi sorotan DPRD.
"Kondisi ini memang mengkhawatirkan Komisi IV, dan pihaknya sudah menjadwalkan pemanggilan hearing dengan satker setelah selesai pembahasan APBD 2016, dan kami akan turun ke lokasi-lokasi multiyear untuk melihat kondisi riil di lapangan, dan membandingkan persentase yang disampaikan kepala satker," tutupnya.
Laporan: Anju Mahendra
Editor: Fopin A Sinaga
