PEKANBARU (RP) - Data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2012 bahwa angka kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi mencapai 29,13 juta jiwa atau 11,96 persen.
Provinsi Riau sejak 2004 sudah mengalami penurunan sebesar 15,25 persen dan 2011 menjadi 8,47 persen. Meski begitu tingkat kemiskinan ini masih merupakan masalah yang serius untuk segera dientaskan.
Penanggulangan permasalahan tersebut, pemerintah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Tim ini melakukan rapat kerja tertuang dalam Rapat Tim Koordinasi Penanggulngan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Riau.
Rapat tersebut di buka Selasa (16/10) oleh Wakil Gubernur Riau (Wagubri) H Mambang Mit MM yang diwakili Kepala Bappeda Provinsi Riau Dr Ramli Walid SE MSi di Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru.
Peserta sebanyak 55 orang, terdiri 24 TKPK kabupaten/kota dan 31 peserta yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan se-Riau.
Dalam sambutan pembukaan rapat tersebut Ramli menyebutkan, perlu adanya komitmen dari semua unsur pemangku kepentingan baik swasta maupun perintahan termasuk lembaga pendidikan mesti merapatkan barisan dengan menyusun formulasi strategis dan teknik fasilitasi program pemberdayaan masyarakat.
Dikatakannya, program yang sudah berjalan atau sedang berjalan untuk penanggulangan kemiskinan ini seperti Program Keluarga Harapan (PKH), PNPM Pedesaan, PNPM Perkotaan maupun PNPM lainnya, Kredit Usaha Rakyat (KUR) mesti ditingkatkan.
‘’Perlu digaris bawahi, program-program pengentas kemiskinan harus mampu menjamin adanya proses sosial yang nyata untuk mengungkit perubahan pola pikir, sikap dan prilaku kemandirian rakyat. Sehingga menjadikan suatu potensi dan kemampuan untuk berdikari,’’ ujarnya.
Dalam rapat tersebut ada beberapa nara sumber diantaranya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau Dr Ramli Walid SE MSi, TNP2K Sekretaris Wakil Presiden M Arif Tasrif SP MSe (Ketua Pokja Advokasi TNP2K), PMD Kementerian Dalam Negeri Wisnu Graha.(nto)
