PEKANBARU (RP)- Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi penumpukan sampah di Kota Pekanbaru, terutama di jalan-jalan protokol, Dinas Pertamanan dan Kebersihan (DKP) Kota Pekanbaru tetap menyiapkan sejumlah pekerja harian lepas (PHL) atau yang biasa disebut dengan pasukan kuning untuk membersihkan Kota Pekanbaru.
Namun pasukan kuning yang akan dipersiapkan disini adalah bagi yang beragama non-muslim.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris DKP Kota Pekanbaru, Sadri SSos kepada Riau Pos, Kamis (16/8) di ruang kerjanya. Menurutnya, jumlah petugas yang akan disiapkan untuk membersihkan Kota Pekanbaru pada saat pelaksanaan Salat Idul Fitri lebih kurang 30 orang. Selanjutnya pada petang harinya baru akan dibantu kembali oleh petugas yang lain.
‘’Petugas kebersihan yang beragama muslim kita beri kesempatan untuk melaksanakan Salat Ied. Setelah itu mereka baru kita minta untuk bekerja lagi,’’ ungkapnya.
Biasanya berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, usai pelaksanaan Salat Idul Fitri, volume sampah di Kota Pekanbaru sangat tinggi. Namun hal itu tidak membuat DKP Kota Pekanbaru merasa risau.
Karena petugas kebersihan yang beragama muslim hanya istirahat pada saat pelaksanaan Salat Ied saja, setelah itu kembali bekerja. ‘’Kita menjamin semua jalan protokol pada saat lebaran nanti akan tetap bersih dari sampah,’’ ujarnya.
Sekarang ini, lanjut Sadri yang menjadi masalah adalah petugas kebersih yang ada di kecamatan. Biasanya pada saat hari raya nanti, petugas yang ada sedikit bermalas-malasan untuk bekerja, sehingga sampah yang berasal dari rumah tangga itu terjadi penumpukan hingga berhari-hari.
‘’Kita mengharapkan kepada pihak kecamatan untuk memperingatkan kepada petugas kebersihan, khususnya yang beragama non-muslim untuk melakukan pengangkutan sampah yang terdapat di jalan-jalan perumahan masyarakat,’’ harapnya.
Disisi lain, kedepan Sadri juga memiliki keinginan untuk memberikan tugas dan tanggung jawab kepada pihak kelurahan terhadap kebersihan Kota Pekanbaru. Artinya masing-masing kelurahan diberi tanggung jawab untuk memperhatikan kebersihan lingkungan.
Sehingga kalau ada sampah yang tidak terangkat, maka yang diperintahkan tidak lagi pihak kecamatan, akan tetapi langsung kepada lurah yang bersangkutan.
‘’Selama ini tugas dan tanggung jawab pengangkutan sampah di perumahan masyarakat itu masih dibawah kecamatan, kedepan kita akan coba mengusulkan untuk merubah pola ini dengan memberikan tanggung jawab kepada pihak kelurahan,’’ ungkapnya.(lim)
