PEKANBARU (RP) - Lebih kurang 25 orang sopir bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) mendatangi kantor DPRD Kota untuk menyampaikan aspirasi, Kamis (16/5).
Namun malang, tujuan untuk menyampaikan langsung aspirasi mereka ke anggota DPRD tidak kesampaian, karena anggota DPRD tidak ada di tempat.
Meski demikian, dalam cuaca yang gerimis para pendemo tetap melakukan orasi dan tuntutan mereka dituliskan di atas kertas kalender. Pendemo ini sempat duduk-duduk di tangga kantor DPRD, dan hanya menyampaikan keluhan kepada wartawan dan aparat kepolisian. Lalu setelah itu pendemo merangsek ke Polda.
Dari tuntutan yang dituliskan di kertas bekas kalender yang dicoret spidol bertuliskan ‘’TMP odong-odong, mana STNK, KIR dan izin trayek. Asuransikan bus TMP, tangkap Kkorupsi pajak dan bayar Jamsostek kami segera.
Kekecewaan pun tampak dari pendemo ini karena tidak berhasil menemui anggota dewan.
‘’Bus itu tak ada STNK, tunjangan kami tak dibayar seperti Jamsostek, tangan kawan ini saja patah pakai biaya sendiri. Soal standar operasional kerja (SOP) juga, ban belakang bus itu tak ada standar. Ini bahaya pak,’’ sebut salah seorang pendemo, Murdaliyasman kepada wartawan dan polisi yang mengawal aksi mereka.
Disampaikannya, dia bersama dengan yang lain sudah lama kerja di TMP. ‘’Empat tahun kami bekerja, kami tahu kalau pajak tak pernah disetor. Di slip gaji itu Jamsostek, Askes dan pajak.
Sudah kami klaim tunggakan Jamsostek tak mau bayar. PPh kita juga kena, cek ke pajak ternyata tak ada dibayarkan. Banyak Gayus-gayus di Pekanbaru ini,’’ ungkapnya lagi kesal.
Disambung Jondra, soal kontrak yang diberlakukan 1 tahun dinilai hanya merugikan. Karena dalam swakelola Dishub kontraknya hanya di bawah enam bulan.
‘’Tak ada yang menguntungkan karyawan, dalam kontrak itu kami dibunyikan sebagai PHL. Kita seperti tukang kebun dibuatnya,’’ kata dia.
Meski gerimis, massa tetap menunggu kedatangan anggota DPRD sambil curhat dengan beberapa kepolisian dan wartawan. Karyawan TMP juga mengaku empat kali lebaran THR hanya terima Rp500 ribu.
Salah seorang anggota DPRD Kota Pekanbaru yang dikontak Riau Pos Afrizal Usman, menyebutkan bahwa aksi yang dilakukan pekerja bus TMP saat ini merupakan bentuk keresahaan yang luar biasa tinggi. Sehingga, terjadi pemberontakan batin hingga berujung kepada aksi mogok kerja dan aksi demo lainnya.
‘’Mereka ini terlalu resah karena bus TMP ingin dihibahkan ke PD Pembangunan. Secara teori, mereka ini tak perlu khawatir, bagaimanapun, meski di PD tentu sopirnya tetap mereka juga,’’ kata Afrizal mencoba untuk memberikan penjelasan.
Dikatakan, seharusnya 20 unit bus TMP yang dikelola UPTD Dinas Perhubungan telah dihibahkan ke Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan pada April 2013.
Namun, karena hibah dari Kementerian Perhubungan belum jelas, maka PD Pembangunan juga enggan mengelola 20 unit bus tersebut.
‘’Sampai-sampai, anggaran untuk bus TMP ini hanya sampai bulan empat (April). Ini juga sebagai pemicu pekerja melakukan aksi, karena takut hak-hak mereka tak terbayarkan. Kita minta pekerja berpikir positif, mendukung komitmen pemerintah menomorsatukan pelayanan,’’ tutupnya.
Pelayanan Belum Optimal
Kepala Bidang (Kabid) Angkutan Dishubkominfo Pekanbaru Sunarko ATD MT, mengatakan pelayanan tidak 100 persen mengganggu meski hampir separuh armada bus TMP yang beroperasi di dua koridor tak beroperasi sejak mogoknya para sopir. Normalnya ada 18 bus SAUM yang beroperasi setiap hari. Namun kini tinggal 12 armada saja. Jadi tidak semua bus ikut menuntut kenaikan gaji tersebut.
‘’Pelayanan tidak terganggu dan tetap ada,’’ kata Sunarko kepada Riau Pos, Kamis (16/5).
Ditanya apakah keinginan para sopir outsourcing tersebut tentang permintaan kenaikan gaji tidak akan dikabulkan atau sebaliknya, Sunarko tidak bisa komentar termasuk juga ketika ditanya para supir melanjutkan tuntutan itu ke Polda.
Dijelaskannya, para sopir yang mogok tersebut pun menjadi catatan buruk bagi Dishubkominfo Pekanbaru. Sehingga bakal digantikan dengan penggantinya.
Apalagi mereka bekerja dengan sistem outsourcing dengan kontrak setahun sekali. Kenaikan gaji para sopir bus TMP tersebut dinilai sudah tinggi. Apalagi jika dibandingkan dengan hanya delapan jam kerja dalam seharinya.(gus/ilo)
