Laporan HERMANTO ANSAM, Pekanbaru
Wakil Ketua Komisi C, Noviwaldy Jusman mempersioalkan pernyataan Asisten II Setdaprov Riau terkait proyek jembatan Siak IV. Ia meragukan besarnya anggaran yang diperlukan untuk kelanjutan proyek serta mengkritisi berhentinya pengerjaan jembatan yang didanai multiyears tersebut.
‘’Kalau Rp460 miliar lagi itu yang perlu dipertanyakan. Entah kalau wartawan salah tulis atau bagaimana?’’ ujarnya kepada Riau Pos, Kamis (16/2).
Setahu Dedet, sapaan Noviwaldy, total anggaran untuk Siak IV lebih sedikit Rp400 miliar. Proyek itu sudah dianggarkan sejak 2009 sampai sekarang. Total yang sudah dianggarkan dalam APBD Riau lebih Rp200 miliar termasuk yang diposkan dalam APBD 2012 sebesar Rp165 miliar.
Di sisi lain, politisi Partai Demokrat ini juga merasa kurang nyaman dengan kabar akan masuknya anggaran dari APBN untuk jembatan Siak IV. Namun hingga kini tetap saja tidak ada yang masuk. Meskinya jika sudah pasti masuk barulah diekspos ke publik dan komisi pun akan mengapresiasi dengan baik.
‘’Memang dari 2009, 2010 APBN akan masuk, akan masuk terus. Baru akan teruslah. Sebaiknya pemerintah itu jangan ekspos dululah. Malu kita akan masuk terus tapi satu sen pun tak ada masuk,’’ keluh Dedet.
Dedet juga menyinggung berhentinya kerja kontraktor pembangunan jembatan. Menurutnya, tidak ada alasan kontraktor multiyears itu berhenti karena pada pra kualifikasi sudah dinilai memiliki kemampuan teknis, manajemen dan finansialnya.
‘’Makanya kontraktor multiyears itu mempunyai kemampuan untuk melakukan pekerjaan tanpa menunggu pembayaran dari pemerintah. Untuk proyek multiyears-kan sudah ada jaminan dari peraturan daerah. Bahkan jika ada eskalasi nantinya pemerintah harus membayar,’’ jelas Dedet.
Menjadi pertanyaan jika pengerjaan jembatan berhenti karena itu tidak ada dalam kontrak. Malah dengan kontrak tahun jamak, menurut Dedet, pengerjaan harus sesuai dengan waktu dan progress-nya. Sehingga proyek bisa selesai sesuai jadwal. Namun kalau kondisi sekarang terhenti, lebih baik proyek tersebut dibangun lewat anggaran reguler saja. ‘’Cuma saya meragukan ketegasan pejabat terkait. Sebab tidak pernah ada yang diputus kontraknya,’’ tegasnya lagi.(fas)
