(RIAUPOS.CO) - Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau bersama DPRD masih membahas APBD 2019. Dalam kesempatan itu, TAPD turut melibatkan tim transisi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Riau terpilih Syamsuar-Edy Natar. Ada banyak usulan yang disampaikan tim transisi. Seperti pusat kajian studi Islam hingga rencana eksekusi master plan drainase.
Hal itu disampaikan oleh salah seorang anggota tim transisi Mardiyanto Manan kepada Riau Pos, Senin (15/10). Dijelaskan Mardiyanto, di awal pihaknya tidak tahu bahwa sudah ada masterplan drainase Kota Pekanbaru. Namun setelah diberi tahu, ia berjanji akan berupaya mengusulkan untuk APBD 2019.
“Pertama saya belum tahu. Tapi jika memang sudah ada pasti kami usulkan. Namun untuk diketahui kami dari tim transisi hanya sebatas mengusulkan. Kewenangan untuk mencoret tetap ada di DPRD Provinsi,” ucapnya.
Lebih jauh disampaikan Mardiyanto, Syamsuar selaku Gubernur Riau terpilih komitmen untuk menyelesaikan masalah banjir di Pekanbaru. Karena sewaktu kampanye hal itu masuk ke dalam salah satu prioritas pasangan yang didukung PAN, PKS dan Nasdem itu.
“Pertama kami mengira kan itu tadi, masterplan-nya belum ada. Jadi Pak Syam tanya ke saya. Kebetulan saya tata kota. Saya bilang harus dibuat masterplan. Sekarang ternyata sudah ada. Berarti tinggal eksekusi. Kami buat detail rencana kerjanya,” sebutnya.
Saat ditanya apakah 2019 nanti masterplan drainase sudah bisa dipastikan dieksekusi, Mardiyanto belum bisa memastikan. Karena yang memiliki wewenang penuh untuk mencoret atau menerima usulan adalah DPRD. Maka dari itu semua usulan tim transisi ditentukan penuh oleh DPRD.
Sekadar mengingatkan, banjir di Kota Pekanbaru semakin mengkhawatirkan. Tidak hanya di jalan, luapan air sudah mulai memasuki pemukiman warga. Untuk itu, Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman mendorong agar masterplan drainase yang telah dibuat beberapa tahun lalu segera dieksekusi. Ditargetkan pada 2025 mendatang seluruh drainase yang ada di Kota Pekanbaru sudah terintegrasi.
“Berhubungan ini letaknya di Pekanbaru maka harus ada peran serta pemko. Mengingat juga perkiraan pembangunan masterplan drainase juga menelan anggaran yang besar,” ucap Noviwaldy kepada Riau Pos, Ahad (14/10) lalu.
Ia menargetkan awal 2019 mendatang Pemko Pekanbaru dan Pemprov Riau mulai membahas masterplan tersebut. Kemudian dirampungkan dengan membuat detail masterplan. Selanjutnya kedua belah pihak sudah mulai melakukan eksekusi. Menurutnya dalam biaya pembangunan tidak tertutup kemungkinan bisa diminta ke APBN.(ade)
