(RIAUPOS.CO) - PEMKO Pekanbaru dipastikan melakukan rasionalisasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD 2018. Hal ini dilakukan karena terus berkurangnya pendapatan dari berbagai sisi yang diterima pemko. Diperkirakan, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) mengalami pemangkasan hingga 30 persen.

Nilai APBD murni 2018 Kota Pekanbaru adalah sekitar Rp2,455 triliun. Angka tersebut turun dari APBD Perubahan 2017 sebesar Rp2,6 triliun. Sedangkan nilai APBD murni 2017 adalah Rp2,355 triliun. Penurunan nilai APBD ini terjadi sejak APBD Perubahan 2016 yang terjun sampai Rp700 miliar. Di mana nilai APBD Perubahan 2016 Rp2,4 triliun sedangkan APBD murni 2016 adalah Rp3,1 triliun.

Wali Kota Pekanbaru Firdaus ST MT mengaku belum mengetahui besaran rasionalisasi pada anggaran perubahan. Ia hanya menyebutkan, sedang melakukan perhitungan baik dari segi pendapatan maupun belanja.

“Rasionalisasi ada, tapi belum tahu angkanya (besaran, red). Kami masih menghitung-hitungnya, “ ujar Wako kepada Riau Pos, Rabu (15/8).

Ketika disinggung bahwa saat ini tiap-tiap OPD di jajaran Pemko Pekanbaru telah diminta melakukan pengurangan sebesar 30 persen dari pagu anggaran murni, Wako tak menampik. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi keuangan.

“Secara keseluruhan ini masih dihitung, tentunya semua mesti rasional,” tambahnya.

Rasionalisasi yang dimaksud, kata Wako, memastikan kemampuan anggaran yang dimiliki pemko secara riil dalam pelaksanaan kegiatan. Dijelaskannya, dalam menyusun rancangan APBD bukan berdasarkan dana yang telah tersedia, melainkan berdasarkan perkiraan potensi pendapatan yang akan diterima dan belanja daerah.

“Kami menyusunnya berdasarkan berapa rencana pendapatan dan sekalian rencana yang kami belanjakan. Dari rencana itu sejauh mana dapat  tercapai, realitas kami mampu berapa? Apalagi di tengah kondisi ekonomi sekarang, pasti mempengaruhi pendapatan,” jelas Wako.

Oleh karena itu, kata dia, maka APBD murni yang telah disusun pada akhir tahun lalu dilakukan evaluasi. Untuk evaluasi ditambahkan orang nomor satu di Pekanbaru telah dilaksanakan dengan membahas kegiatan yang mesti diprioritaskan dan ditunda pelaksanaannya.

Selain itu turut dibahas terhadap capaian-capain pendapatan dan potensi pendapatan yang harus dikejar secara maksimal. ”Ini kami evaluasi, di triwulan ketiga akan terlihat jelas gambarannya. Sehingga dapat berapa riilnya kami punya, begitu pula gambaran rasionalisasi,” paparnya.

Terkait dengan adanya rasionalisasi ini, Wako menyebutkan kalau kegiatakan yang diprioritaskan pelaksanannya hingga akhir tahun mendatang adalah biaya keperluan operasional kantor. Lalu kesejahteraan terutama bagi guru. Baru kemudian pelayanan seperti program pemberdayaan kepada masyarakat.

“Setelah itu barulah ke pembangunan infastuktur,” imbuhnya.

Terhadap pembangunan infrastruktur, lanjut dia, pihaknya akan memilah-milah pengerjaan kegiatan dinilai lebih prioritas terutama yang sifatnya mendesak dan tidak bisa ditunda. Meski diakuinya, semua kegiatan pembangunan sangat penting di Kota Pekanbaru.

“Mana yang bisa ditunda, kami tunda pembangunannya. Atau mungkin penundaan mengurangi volume pekerjaan. Rasionalisasi ini mempertajam urutan prioritas kegiatan yang lebih penting,” ungkap pria yang bergelar doktor.

Saat ditanyakan kelanjutan pembangunan perkantoran Tenayan Raya, dia menjelaskan, pelaksanaan tahun jamak (multiyears). Namun, ada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas utama seperti pengadaan interior dan meubelair, sebab banguan tersebut direncanakan akan ditempati pada awal tahun mendatang.

“Interior dan meubelair priotas utama. Kalau gedungnya sudah siap tapi tidak ada sarana pendukung gimana mau menempatinya tahun depan,” kata Wako.

Selain itu, Riau Pos mencatat tahun ini Pemko Pekanbaru akan melakukan pengerjaan dua taman kota dengan nilai masing-masing sekitar Rp1,5 miliar. Yaitu taman kota dan tempat parkir di sebelah kediaman Wali Kota Pekanbaru di Jalan Ahmad Yani serta taman kota di dekat Terminal Bandar Raya Payung Sekaki. Kedua pembangunan ini baru masuk tahap lelang.(yls)