Riau Pos Online-Sekitar 44 supir dan kernet bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) melancarkan aksi mogok dan aksi unjukrasa ke DPRD Kota Pekanbaru, Kamis pagi (16/5). Aksi ini dipicu akibat tak becusnya Pemko Pekanbaru cq Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mengurus bus TMP dan supir tersebut.

Adapun beberapa masalah yang diungkapkan, misalnya masih ada sisa gaji yang belum dibayar, bus TMP tak memiliki STNK, KIR, izin trayek, dan gaji mereka yang dipotong 6 persen untuk pajak. Padahal ketentuan pajak harus dipotong 5 persen. Akibat adanya sisa 1 persen ini, maka supir mempertanyakan potongan tak sah/ilegal ini dan segera melaporkan kasus ini ke Polda Riau.

Koordinator Demo Ray Hartawan Ketua DPC SBSI Pekanbaru kepada pers termasuk Riau Pos Online mengatakan gaji supir bus TMP hanya sekitar Rp2,6 juta. Karyawan yang wajib kena pajak menurut ketentuannya seharusnya mereka yang bergaji di atas Rp3 juta. Tapi kenapa gaji supir bus TMP dipotong Kantor Pajak juga. Untuk itu para supir juga akan mendatangi kantor Pajak Pekanbaru mempertanyakan ini dan minta pengembalian uang hak supir yang dipotong Kantor Pajak Pekanbaru itu.

Keresahan para supir, menurut Ray Hartawan ditambah dengan rencana Pemko Pekanbaru memasukkan pengelola baru TMP dari persero. Persero akan memecat supir bus TMP yang sudah direkrut sejak 2009 lalu di zaman Wali kota Pekanbaru dipimpin Herman Abdullah. Pemko Pekanbaru juga akan menambah 70 armada bus kota yang baru dikelola oleh perseroan. Pemko juga sedang membuka koridor baru dengan halte baru dijalur Jalan HR Soebrantas Panam Pekanbaru.

Menurut para supir bus TMP, semrawutnya pengelolaan bus TMP ini sudah berlangsung sejak pemerintahan Wali Kota Pekanbaru Herman Abdullah dan kini disambung pemimpin baru Wali Kota Pekanbaru yang baru Ir Firdaus MT. "Gaji kami dibawah standar UMK bang. Kami berharap jika ada perseroan baru mengelola bus TMP ini maka kami jangan diberhentikan dan kami harus dipakai. Karena anak istri kami perlu makan . Kalau kami dipecat kami jadi menganggur," kata para supir.(azf)