Laporan Mario Kizas mariokizas@raiupos.co

Pemerintah Provinsi Riau bersama pihak terkait kembali mengagendakan pemanggilan Kimar Sarah. Ini dilakukan, sebagai langkah persuasif sebelum dilakukan eksekusi akhir untuk melanjutkan pengaspalan Jalan Soekarno-Hatta.

Pertemuan tersebut juga bertujuan untuk memberikan penjelasan bahwa permasalahan yang disebutkan selama ini sudah dituntaskan. Seperti pemecahan sertifikat tanah pasca ganti rugi beberapa waktu lalu.

Penegasan itu disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau SF Hariyanto kepada Riau Pos, Selasa (14/5) di Pekanbaru. Dia menilai langkah itu untuk menggesa penyelesaian pelebaraan Jalan Soekarno-Hatta yang sempat tertunda itu.

‘’Jadi saya fikir tidak ada kendala lagi. Ganti rugi sudah dilakukan. Bahkan, pemecahan sertifikat yang diinginkan Kimar sudah kita lakukan bersama BPN. Ini yang akan kita informasikan,’’ tuturnya.

Saat ditanyakan mengenai hasil dari rapat pertama yang dilakukan beberapa waktu lalu, dia mengatakan rapat awal hanya merumuskan beberapa poin dari tim terpadu. Pasalnya, pihak Kimar Sarah yang melakukan menanam pisang di kawasan yang telah diganti rugi tidak datang.

‘’Kita sudah beritikad baik dengan mengundang Kimar. Namun, apa yang terjadi, surat undangan yang diantar dibalas dengan kliping koran. Itu apa hubungannya. Tapi, kami tetap berusaha memberikan penjelasan,’’ sambung Hariyanto. Dia mengatakan, tim terpadu yang dibentuk ingin melakukan tindakan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. Di mana, langkah tegas akan dilakukan, jika upaya persuasif tidak menemukan titik temu.

‘’ Kita bisa saja langsung meratakan areal tersebut. Namun, kita tidak ingin bentrok di lapangan seperti beberapa waktu lalu terulang lagi. Makanya, kita undang rapat untuk menginformasikan rencana pembangunan sarana transportasi tersebut,’’ urai pria berkacamata itu.

Lebih jauh saat ditanyakan mengenai tahapan yang akan dilalui, dia mengatakan pihaknya akan melakukan rapat lanjutan. ‘’Dalam dua atau tiga hari ini kita lakukan rapat lagi. Kita sudah undang Kimar, kalau tidak datang lagi, maka tim terpadu akan menetukan sikap. Yang pasti, proses pengaspalan harus dituntaskan menjelang akhir bulan ini,’’ imbuh Hariyanto.(rnl)