JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dibawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Wali Kota (Wako) Pekanbaru Muflihun SSTP MAP menerima dua penghargaan prestisius dalam ajang APBD Award 2023 dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendgari). Pencapaian ini berhasil diraih atas dukungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada dan seluruh masyarakat Kota Bertuah.
Pj Wako Pekanbaru Muflihun memegang dua penghargaan yang diterima Kota Pekanbaru dalam APBD Award 2023, Kamis (16/3/2023) di Jakarta. Yakni kategori peringkat satu Kota Realisasi Belanja APBD Tertinggi tahun 2022 dan kategori peringkat tiga Peningkatan PAD tertinggi tahun 2022.
Pemko Pekanbaru menerima dua penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam APBD 2023 di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, Kamis (16/3/2023).
Penghargaan yang diterima, pertama langsung oleh Pj Wako Pekanbaru Muflihun dalam kategori peringkat satu Kota Realisasi Belanja APBD Tertinggi tahun 2022. Kemudian penghargaan kedua diterima oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pekanbaru Alek Kurniawan SP MSi dalam kategori peringkat tiga Peningkatan PAD tertinggi tahun 2022.
Pj Wako Pekanbaru Muflihun (dua dari kiri) didampingi Kabappeda Pekanbaru Ahmad Ismail (kiri), Kepala BPKAD Pekanbaru Yulianis (dua dari kanan) dan Kabapenda Pekanbaru Alek Kurniawan (kanan) usai menerima penghargaan di APBD Award 2023 dan menghadiri Rakornas Keuangan Daerah 2023 di Jakarta, Kamis (16/3/2023).
Penyerahan Penghargaan disaksikan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetimpo dan diserahkan oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni. Acara pemberian penghargaan ini juga bertepatan dengan dilaksanakannya rapat koordinasi nasional (Rakornas) Keuangan Daerah 2023.
Wamendagri John Wempi Wetimpo dalam sambutannya menyampaikan, capaian ini guna mendorong kinerja pengelolaan keuangan daerah yang dapat mendukung penanganan inflasi. Kemudian, dapat mendorong penyelesaian masalah stunting, dan kemiskinan ekstrem, sehingga perlu dilakukan upaya percepatan realisasi APBD sejak awal tahun.
"Dengan lancarnya belanja APBD tersebut, akan mendorong belanja pihak swasta. Sehingga, perekonomian daerah berkembang lebih baik," katanya.
Dalam sambutannya, Dirjen Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni, mengatakan bahwa dalam menentukan para peraih penghargaan APBD Award 2023 terlebih dahulu pihaknya melakukan penilaian. Dimana dalam prosedur penilaian tersebut didasarkan dari perhitungan melalui laporan realisasi anggaran (LRA).
Pj Wako Pekanbaru Muflihun (kanan) berbincang dengan Wamendagri John Wempi Wetimpo (kiri) dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni (kiri belakang) di sela-sela APBD Award 2023 dan Rakornas Keuangan Daerah 2023 di Jakarta, Kamis (16/3/2023).
“Kemudian dari LRA dibentuk tim yang akhirnya memutuskan masing-masing penerima penghargaan hari ini. Berbagai upaya dilakukan dalam percepatan realisasi APBD. Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya yang cukup baik,” ucapnya.
Sebelum mengakhiri sambutan, Fatoni menekankan bahwa peraih penghargaan ini merupakan tanda seorang kepala daerah yang berkualitas. Ia juga memastikan Kemendagri terus mendorong percepatan realisasi APBD dengan melibatkan kementrian dan lembaga untuk melakukan monitoring dan evaluasi ke depannya. "Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kinerja kepala daerah dalam rangka percepatan realisasi APBD. Semoga tahun ini bisa lebih ditingkatkan,” imbuhnya.
Kesuksesan Pemko Pekanbaru dalam membawa capaian realisasi pendapatan dan peningkatan PAD secara nasional ini diakui Pj Wako Pekanbaru Muflihun berkat dukungan masyarakat dan kinerja jajaran OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru. Utamanya sinergisitas dalam mewujudkan target-target pendapatan yang telah ditetapkan. “Alhamdulillah, semoga tahun ini semakin bisa ditingkatkan. Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh OPD Pemko Pekanbaru dengan turut serta didukung masyarakat kita,” ucapnya.
Dijelaskan Muflihun, capaian ini sekaligus menunjukan bahwa penyerapan APBD di Kota Pekanbaru sepanjang 2022 dikelola dengan sangat baik. Percepatan realiasi anggaran, lanjutnya, terus diupayakan Pemko Pekanbaru untuk mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. "Realisasi pendapatan APBD yang tinggi menjadi gambaran bahwa uang negara telah dikelola secara baik dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan," urainya.
Realisasi pendapatan negara Tahun 2022 sebesar 115,90 persen atau Rp2.626 triliun. Sementara, realisasi pendapatan daerah hingga 31 Desember 2022 sebesar 97,76 persen atau Rp1.168 triliun.
Realisasi pendapat daerah tersebut meningkat 1,60 persen dari realisasi pendapatan 31 Desember 2021 yaitu sebesar 96,16 persen atau Rp1.123 triliun. Realisasi pendapatan rata-rata provinsi 99,16 persen atau Rp349 triliun bila dibandingkan dengan 31 Desember 2021 sebesar 99,52 persen atau Rp354 triliun atau lebih rendah 0,36 persen.
Sedangkan realisasi pendapatan rata-rata kabupaten yaitu 97,38 persen atau Rp668 triliun. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2021,rata-rata kabupaten 94,86 persen atau Rp629 triliun atau lebih tinggi 2,53 persen.
Sejalan dengan Kabupaten, realisasi pendapatan rata-rata kota 96,27 persen atau Rp150 triliun bila dibandingkan dengan 31 Desember 2021 rata-rata kota 94,17 persen atau Rp139 triliun, lebih tinggi 2,10 persen.
Pj Wako Pekanbaru menegaskan, pembiayaan yang cukup besar dibutuhkan guna mencapai sasaran pembangunan. Karena itu, pemko terus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan daerah. "Pada 2022, kami menargetkan pendapatan daerah Rp2,49 triliun. Realisasi pendapatan mencapai Rp2,32 triliun atau 99,50 persen," ungkapnya.
Pendapatan daerah berasal dari tiga sumber. Pertama, pendapatan asli daerah (PAD) berhasil dihimpun Rp799,20 miliar dari target Rp840,10 miliar. Kedua, pendapatan transfer yang diperoleh sebesar Rp1,53 triliun dari target Rp1,65 triliun. Ketiga, pendapatan lain yang sah sebesar Rp59,62 miliar dari target Rp61,99 miliar.
Dipaparkannya, belanja operasi Kota Pekanbaru dapat direalisasikan sebesar Rp2,030 triliun lebih atau 94,53 persen pada 2022. Sedangkan belanja modal yang dapat direalisasikan sebesar Rp310 miliar lebih atau 83,80 persen.
Belanja tak terduga dapat direalisasikan sebesar Rp964,3 juta atau 96,43 persen. Secara keseluruhan, realisasi belanja daerah tahun 2022 sebesar Rp2,34 trilliun lebih atau 92,95 persen.
Penerimaan pembiayaan yang dianggarkan sebesar Rp30,95 miliar lebih. Penerimaan pembiayaan yang terealisasi Rp29,87 miliar lebih atau 96,48 persen. "Sehingga, realisasi belanja daerah berjumlah Rp2,52 triliun lebih pada 2022," pungkasnya.
Laporan : M Ali Nurman (Pekanbaru)
Editor: Rinaldi
