PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menganggarkan pembangunan dua sekolah dan 24 ruang kelas baru (RKB) tahun 2023. Ini dilakukan agar terbuka peluang lebih besar bagi siswa untuk masuk sekolah negeri dan mengurangi dampak aturan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru.
Hal ini disampaikan Penjabat (Pj) Wali Kota (Wako) Pekanbaru Muflihun SSTP MAP, Selasa (14/2) saat bertemu dengan ratusan kepala sekolah tingkat TK hingga SMP di Pekanbaru.
Dipaparkan Pj Wako Pekanbaru, saat ini dirinya masih harus membereskan tunda bayar kegiatan yang masih tersisa sebesar Rp70 miliar. ''Kami dapat penjelasan di Pekanbaru untuk dana BOS bagi satu pelajar SD hanya menerima Rp900 ribu per tahun. Seharusnya, operasional belajar mengajar satu murid SD Rp2,6 juta per orang. Artinya, kami harus menganggarkan dana BOS daerah,'' ucap Muflihun.
Namun, karena keterbatasan anggaran, Pemko Pekanbaru tahun ini tak bisa menganggarkan dana BOS daerah. Namun, Pemko Pekanbaru sudah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sekolah.
''Kami telah menganggarkan pembangunan dua unit sekolah dan 24 ruang kelas baru (RKB) tahun ini. Diharapkan, dua sekolah baru dan penambahan RKB di sekolah lain dapat mengurangi beban orang tua yang anaknya terdampak zonasi,'' harap dia. Pihaknya juga sambung Muflihun akan terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) agar bisa memberikan dukungan yang lebih besar pada pendidikan. Berdasarkan hasil penghitungan, belanja pegawai Pemko Pekanbaru di atas rata-rata yakni sekitar 30 persen keatas. Solusinya, PAD harus ditingkatkan lebih dari Rp1 triliun.
Mengenai rencana penghapusan pegawai kontrak atau honorer juga dipikirkan Pj Wako Pekanbaru solusi yang akan diupayakan. Di Pekanbaru, ada sekitar 1.500 guru honorer yang dipekerjakan. ''Saya akan berdiskusi dengan Pemprov Riau dan pemerintah pusat bagaimana 1.500 guru honorer itu bisa diterima menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),'' tegasnya.
Dia bersama Kepala Disdik juga sedang memikirkan tingkat efektivitas mengajar bisa menjadi lebih baik. Apalagi, ada sekolah yang kekurangan guru. ''Saya juga minta para kepala sekolah TK, SD, dan SMP agar lebih serius mengurus anak didik. Karena, kemajuan peserta didik berada di tangan kepala sekolah,'' ucapnya.
Dalam pada itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Pekanbaru Abdul Jamal yang mendampingi Pj Wako Pekanbaru dalam pertemuan dengan ratusan kepala sekolah tersebut memaparkan, pihaknya cukup dipusingkan dengan nasib guru honorer yang berpotensi tak lagi dipekerjakan dengan kebijakan pemerintah pusat akan menghapus pegawai honorer jelang akhir 2023. ''Bisa kolaps dunia pendidikan kita karena kekurangan guru secara drastis. Jumlah guru honorer mencapai 1.500orang saat ini,'' ujar Jamal.(ali)
