Laporan Agustiar, Pekanbaru agustiar@riaupos.co

Aksi mogok yang dilakukan oleh supir Trans Metro Pekanbaru (TMP) sejak Senin (13/5) hingga Selasa (14/5), dalam upaya menuntut hak dan kejelasan status membuat calon penumpang yang menunggu di halte bingung. Pasalnya sejak pagi menunggu di halte, bus tidak kunjung ada.

‘’Saya bingung, ada apa dengan bus TMP ini, soalnya saya menunggu sejak pagi sekitar pukul 9.00 WIB hingga 10.10 WIB, kok tidak ada bus yang melintas,’’ kata salah seorang penumpang yang kecewa, Ardi saat diwawancarai Riau Pos, di halte depan Kantor Wali Kota.

Disebutkan, niatnya naik halte itu berangkat kerja. Setelah tahu informasi supir TMP mogok dia baru tahu dan memilih naik taksi. ‘’Sumpah saya tidak tahu supir mogok, kalau tahu saya dari tadi naik taksi. Ini jelas merugikanlah,’’ sebutnya.

Saat dikonfirmasi Riau Pos, Koordinator Sopir TMP Delfi, menyebutkan aksi mogok yang dilakukan karena tidak ada kejelasan nasib mereka, soal kontrak dan juga isu TMP yang bakal di ambil alih oleh PD Pembangunan.

‘’Jadi kami sebenarnya minta kepastian, supaya nanti saat beroperasi bus baru, kami tetap dipakai, apalagi kami perintis. Kami minta kepastian tertulis dari wali kota,’’ kata Delfi.

Saat ditanya, pertemuan dengan wali kota kemarin, disebutkan hasilnya tidak jelas dan ngambang. ‘’Pak Wako saat ketemu, bicaranya kami kurang paham, dan tidak ada hubungan dengan nasib kami. Jadi kami belum puas dengan jawaban Pak Wako itu,’’ katanya lagi.

Jadi ditegaskannya, siapapun yang mengelola TMP ke depan, dia dan lainnya minta dipekerjakan. ‘’Namun sampai sekarang belum pasti,’’ ujarnya lagi.

Kabid Angkutan Darat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Sunarko menyebutkan, sudah memberikan warning kepada sopir-sopir yang mogok. ‘’Jika besok (Rabu) belum jalan juga, maka akan dipertimbangkan untuk tidak dipakai lagi tenaganya. Soalnya kami nilai mereka tidak bertanggungjawab, dan jelas tidak mau kerja lagi,’’ ujar Sunarko.

Padahal, disebutkan Sunarko, sudah dijelaskan langsung oleh wali kota soal ini kepada sekitar 44 sopir untuk tetap jalan dan akan diperjuangkan nasibnya ke depan.

Sementara Delfi, mengatakan soal sanksi yang akan dikenai ini, disebutkan sudah diserahkan ke SPSI 1992 Kota Pekanbaru. Pihaknya juga punya tuntutan. ‘’Kami beri wewenangnya, dalam jangka sampai Kamis tuntutan kami tidak penuhi, maka kami akan gelar aksi demo lagi, dan kami akan minta izin ke Poltabes,’’ ancam Delfi.

Jika tidak ada juga solusinya, maka para sopir ini akan ke Jakarta untuk menemui Menteri Perhubungan. ‘’Kami akan ke Jakarta untuk menyelesaikannya, itu janji dari Ketua SPSI Kota Pekanbaru,’’ jelasnya.

Sementara itu, menurut Wali Kota Firdaus MT, hasil pertemuan dengan para sopir kemarin, adalah para sopir hanya menyampaikan keraguan dari mereka pada masa transisi.

‘’Kita perkirakan, Mei ini sepenuhnya dikelola oleh PD Pembangunan, tetapi karena ini adalah hibah pemerintah pusat kepada Pemko, yang administrasi hibahnya belum selesai, karena 20 unit itu lebih dari Rp10 miliar, menurut ketentuan hibah harus ditandatangani oleh Presiden dalam bentuk Kepres,’’ ungkapnya.

Namun ditambahkan Firdaus, Kepres itu belum diterima. Oleh sebab itu ditegaskan tetap dikelola oleh UPTD sampai naskah hibah betul-betul sampai dan diterima. ‘’Jadi tidak ada masalah saya fikir,’’ ujarnya.

Merasa Belum Dipenuhi

Sebanyak lebih kurang 102 orang pegawai Sarana Angktan Umum Masal (SAUM) Trans Metro kembali melakukan mogok kerja. Hal tersebut mereka lakukan karena merasa hak-haknya sebagai karyawan belum dipenuhi oleh Pemko Pekanbaru.

Pantauan Riau Pos, Selasa (14/5) di Bandara Raya Payung Sekaki terlihat sejumlah pegawai yang terdiri dari pramudi, kondektur, mekanik, security dan pegawai administrasi tersebut memilih untuk duduk-duduk dan berkumpul di Kantor Transmetro BRPS.

Salah seorang pramudi bus Trans Metro Zespi Hendri mewakili rekan-rekannya mengatakan, hal tersebut akan tetap mereka lakukan sehingga hak-hak yang diminta terpunuhi atau dicarikan solusi oleh Pemko Pekanabru.

‘’Kemarin kami sudah melakukan pertemuan dengan Wali Kota Pekanbaru, namun hasilnya kami kira tidak sesuai dengan tuntutan kami,’’ ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dishubkominfo Kota Pekanbaru Ir H Dedi Gusriadi MT ketika dikonfirmasi terkait aksi mogok sejumlah pegawai Trans Metro mengaku sudah menyelesaikan persoalan tersebut.

‘’Kemarin sudah kita selesaikan berbagai tuntutan mereka, mengenai THR juga sudah di janjikan Wako dan mereka sudah terima. Namun, sekarang mereka berubah lagi untuk permintaan gaji yang semula sebanyak Rp2,5 juta menjadi Rp3,5 juta,’’ ujarnya.(*4/rnl)