PEKANBARU (RP) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mempertegas proses gugatan untuk lahan milik Kimar Sarah. Ini dilakukan untuk melanjutkan progres pelebaran Jalan Soekarno-Hatta yang terkendala sejak beberapa tahun lalu.

Sebagai langkah konkret, Biro Hukum melayangkan surat permohonan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, agar mencabut hak atas tanah milik Kimar Sarah di Jalan Soekarno-Hatta. Permohonan ini sebagai dasar Pemprov Riau, dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Hal ini disampaikan Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau, Kasiaruddin melalui Kabag Hukum dan HAM, Sudarman, Rabu (14/3). ‘’Mungkin dua atau tiga hari inilah, baru kita ajukan gugatan itu ke pengadilan. Kita masih perlu membahas persiapan materi gugatannya secara menyeluruh,’’ paparnya.

Saat ditanyakan mengenai materi gugatan yang akan dilayangkan, dia mengatakan pihaknya mempersiapkan pertimbangan pemanfataan lahan untuk kepentingan publik. Selain itu, dalam materi gugatan itu, pihaknya juga akan memasukkan surat permohonan Gubri kepada BPN RI agar mencabut hak atas tanah milik Kimar. Itu juga berperan sebagai syarat untuk memperkuat pengajuan gugatan terhadap Kimar.

Lebih jauh saat ditanya mengenai dasar untuk meminta BPN mencabut hak atas tanah Kimar itu, Sudarman mengaku, hal itu berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 65/2006, tentang perubahan atas Perpres RI Nomor 36/2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum.

‘’Dalam pasal 2 ayat 1 Perpres Nomor 65 itu menyebutkan, pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah,’’ tegasnya.

Karena itu lanjut Sudarman, pihaknya sangat berharap dapat memenangkan gugatan yang bakal diajukan ke pengadilan tersebut. Jika menang, tentu Pemprov Riau tidak lagi bersusah payah untuk melakukan penggusuran lahan Kimar itu.(rio)