KOTA (RIAUPOS.CO) - Daya serap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru 2018 dinilai masih jauh dari harapan. Pasalnya, memasuki pertengahan Agustus 2018 realisasinya baru menyentuh angka 30 persen.
Masih rendahnya realiasi anggaran tersebut diketahui, setelah Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menggelar rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangungan, Senin (13/8) di ruang Multimedia Kantor Wali Kota Pekanbaru.
Rapat yang dipimpin langsung Sekretaris Kota (Sekko) Pekanbaru M Noer MBS turut dihadiri seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di jajaran Pemko Pekanbaru. Dalam rapat, satu persatu kepala OPD ditanyai mengenai permasalahan target belum tercapai dan kendala pelaksanaan kegiatan. Hal ini bertujuan guna mencari penyelesaian, sehingga realisasi meningkat.
Sekko kepada Riau Pos tak menampik realisasi anggaran masih rendah. Kondisi ini dikatakannya, lantaran masih banyak OPD-OPD yang belum melakukan input data pelaksanaan kegiatan dalam sistem evaluasi kinerja anggaran.(eka)
“Realiasasi terakhir baru mencapai 30 persen. Angka ini akan terus bergerak naik, seiring proses input data masih terus dilakukan,” ungkap Sekko usai rapat.
Adapun OPD yang realiasinya masih rendah, kata Sekko, di antaranya Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Permukiman Rakyat dan Perumahan (Perkim).
Terhadap Disdik, sebut mantan Kadisdukcapil, mereka tengah mempersiapkan kontrak-kontrak kegiatan dan proses pencairan. Sedangkan untuk Perkim dan PUPR, realisasinya baru mencapai sekitar 8,5 persen.
“Badan Penanggulangan Bencana masih rendah. Disdik, PUPR dan Perkim juga. Kami minta mereka untuk menggesa pelaksanana kegiatan,” ungkapnya.
Ketika disinggung terhadap OPD yang nilai realisasinya rendah apakah ada sanksi, Sekko menjawab pasti ada. Namun, pihaknya akan terlebih dahulu mempertanyakan permasalahan dan kendala yang dialami OPD tersebut.
”Kami pertanyakan dulu, apakah mereka mengalami rasionalisasi. Kami ingatkan juga kepada kepala OPD mengecek dan menghimpun data terkait seluruh pekerjaan yang dilakukan,” ujarnya.
Sekko mengingatkan OPD untuk mencapai target yang telah ditentukan. Dijelaskannya, masing-masing OPD memiliki target yang berbeda, tidak tercapainya target tersebut inilah yang menjadi bahan evaluasi.
“Yang menyusun target mereka. Misalkan targetnya 70, tapi yang tercapai 40. Ini yang kami pertanyakan apa yang menjadi kendalanya,” ujarnya.
Selain itu kata Sekko, pihaknya juga mempertanyakan ada perbedaan antara terget dan realisasi fisik serta keuangan berbeda-beda di beberapa OPD. Di mana, pengerjaan fisik telah dilakukan sementara realiasi keuangan masih rendah.
“Kami pertanyakan perbedaan yang signifikan antara fisik dan keuangan. Kalau beda tidak jauh itu hal biasa. Kami himpun permasalahan, ternyata kendala diproses pencairan. Proses ini belum dilakukan karena dipengaruhi oleh kondisi keuangan,” imbuhnya.
Lebih lanjut dijelaskannya, masih rendah reliasasi dikarenakan terjadi pengurangan anggaran masing-masing OPD dampak rasionalisasi. Kemudian, beberapa OPD yang puncak kegiatannya berlangsung pada bulan Oktober hingga Desember mendatang. Sehingga, kondisi ini yang mempengaruhi realisasi secara keseluruhan.
“Ada OPD yang realisasinya sudah tinggi, tapi ada OPD yang punya anggaran besar realissi rendah, ini yang mempengaruhi,” jelas M Noer.(rir)
