PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Terhentinya layanan bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) lebih dari sepekan terakhir harus disikapi secara tegas oleh Wali Kota Pekanbaru. Wali Kota diminta mengambil sikap tegas agar bus TMP kembali beroperasi secepatnya.
Desakan agar wali kota mengambil sikap dan lebih tegas menyikapi persoalan ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri, Ahad (13/2).
"Kita harapkan bus TMP ini segera beroperasi. Wali Kota harus mengambil kebijakan cepat dan tegas, dan saya mendukung wali kota untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap unit usaha transfortasi ini," kata Tengku Azwendi Fajri kepada wartawan.
Disebutkannya, gara-gara kejadian ini, citra Pemko Pekanbaru tercoreng. "Wali Kota harus evaluasi Dishub, PT TPM dan induknya PT SPP agar bertanggung jawab atas persoalan ini. Bagaimana pun, bus TMP ini harus berjalan normal kembali," tegasnya.
Disampaikan Azwendi, di awal sudah mewanti-wanti tidak ada alasan bus TMP tidak beroperasi.
Wajib hukumnya memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, meski anggaran APBD 2022 belum berjalan.
"Bus TMP ini dikelola langsung oleh PT Transportasi Pekanbaru Madani (TPM). Harusnya, PT TPM bertanggung jawab dan menutupi dulu gaji pramugara TMP. Namun sebaliknya yang terjadi, justru Dirut PT TPM Azmi memilih mengundurkan diri di saat kemelut gaji awak bus TMP belum dibayar," katanya.
Janjikan Senin Bus TMP Beroperasi
Sebelumnya diberitakan. target Wali Kota (Wako) Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT agar bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) bisa kembali beroperasi paling lama Rabu (9/2) lalu gagal terealisasi. Dari tindak lanjut yang dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru, operasional paling cepat baru mungkin terlaksana Senin (14/2).
Bus TMP yang merupakan angkutan umum milik Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru sudah sepekan terakhir mogok kerja akibat gaji karyawan yang masuk tiga bulan belum dibayarkan. Jika ditarik ke belakang lagi, dalam sebulan terakhir mogok kerja sudah beberapa kali terjadi yang berdampak pada terganggu nya mobilitas masyarakat penggunanya.
"Kami menyiapkan administrasi dan teknis sesuai arahan Pak Wali, menyegerakan. Paling cepat Senin (14/2) depan jalan operasional," kata Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Pekanbaru Yuliarso pada Riau Pos, beberapa hari lalu.
Bagaimana teknis pengoperasian, Yuliarso belum menjelaskan terlalu banyak. Namun, dari penjelasannya, tak tertutup potensi operasional diambil alih oleh Dishub Pekanbaru. "Ini sedang kami diskusikan bersama PT SPP (Sarana Pembangunan Pekanbaru, red). Kalau pahitnya, SPP memberikan sinyal tidak bisa laksanakan lagi, diambil alih Dinas Perhubungan untuk dilaksanakan," paparnya.
PT SPP adalah Badan Usama Milik Daerah (BUMD) Kota Pekanbaru, induk dari PT Transportasi Pekanbaru Madan (TPM) yang merupakan operator bus TMP. Gaji bagi karyawan bus TMP bersumber dari subsidi Pemko Pekanbaru pada PT SPP yang kemudian disalurkan ke PT TPM.
Akibat mogok kerja yang digelar karyawan TMP ini, Wako Pekanbaru Firdaus, Senin (7/2) menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat. Dia juga menargetkan Rabu (9/2) operasional bisa kembali berjalan.
"Pada kesempatan ini saya atas nama kepala daerah, Wali Kota Pekanbaru memohon maaf pada warga Kota Pekanbaru karena dalam beberapa hari ini pelayanan TMP tidak berjalan dengan lancar dan bahkan tidak melakukan pelayanan," kata Wako.
Dia menyadari, akibat dari mogok kerja karyawan TMP tersebut, mobilitas masyarakat yang biasanya memakai TMP sebagai alat transportasi menjadi terganggu. "Sekali lagi atas nama pemerintah saya mohon maaf pada seluruh masyarakat, terutama yang sudah memanfaatkan TMP sebagai pilihan untuk kebutuhan layanan transportasi, " imbuhnya.
Dia kemudian kembali menegaskan bahwa belum dibayar nya gaji karyawan TMP hingga memasuki bulan ketiga ini terjadi bukan karena dana yang tak tersedia. "Ini terjadi soal teknis saja. Hanya soal administrasi. Tapi berimbas pada keuangan. Bukan kita tidak punya uang, bukan kas tidak ada," tegasnya.
Dia memastikan, penyelesaian persoalan gaji karyawan TMP ini menjadi bahasan serius di jajaran Pemko Pekanbaru. "Makanya tadi rapat dua kali sama Inspektur, asisten dan sekda juga Komisaris utama PT SPP. Sudah kita berikan arahan lebih tegas, secepatnya besok atau lusa harus sudah jalan (operasional, red), " jelasnya.
Kepada Wako, Riau Pos kemudian menyampaikan bahwa aksi mogok kerja yang dilakukan karyawan TMP karena gaji belum dibayarkan bukan kali ini saja. Dalam dua tahun terakhir, setiap akhir tahun, yakni di akhir 2020 dan akhir 2021, mogok kerja terjadi.
Firdaus menjawab ini mengakui bahwa subsidi yang disiapkan Pemko Pekanbaru untuk operasional TMP tak bisa dibayar setahun penuh. "Memang, subsidi yang kita berikan setiap tahun memang tidak dapat dibayar penuh. Covid juga buat kita terbebani. Kita masih ada tunggakan untuk subsidi di 2020 dan 2021 kemarin," singkatnya.(yls)
Laporan AGUSTIAR, Kota
