KOTA (RIAUPOS.CO) - Sehari pascaditetapkan lagi sebagai Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru, Roni Amriel beserta anggota lainnya langsung tancap gas dengan memanggil mitra kerjanya di Pemko Pekanbaru. Pertama yang dipanggil untuk membahas kegiatan pembangunan selama 2019 ini, yakni Dinas PUPR Pekanbaru.
Dalam rapat selama lebih dua jam tersebut, Komisi IV mempertanyakan program Dinas PUPR, terutama program yang menyentuh masyarakat. Seperti halnya pembangunan infratruktur jalan, drainase dan pembangunan lainnya.
“Kami sudah mendapatkan data awal untuk kegiatan di dinas ini. Intinya, sesuai dengan apa yang pernah dibahas waktu rapat sebelum APBD diketuk palu,” kata Roni Amriel SH MH, Rabu (13/2).
Sekadar diketahui, Roni Amriel kembali dipercaya memimpin Komisi IV setelah dilakukan rapat paripurna di DPRD Selasa (12/2). “Alhamdulillah, jabatan ini amanah, meski sebelumnya saya menjabat selaku Ketua Komisi IV. Insya Allah, saya bersama kawan-kawan di komisi menjalankan tugas ini sesuai tupoksi,” katanya.
Lebih lanjut politisi Partai Golkar ini menjelaskan, dari hasil hearing tersebut, pihaknya menekankan agar Dinas PUPR tidak memperlambat kegiatan tersebut. Apalagi kegiatan yang berdasarkan musrenbang, reses dan lainnya. Sebab, hal itu ditagih oleh masyarakat.
Apalagi saat ini tahun politik, mengharuskan program pembangunan tersebut menjadi prioritas. “PUPR harus menggesanya. Tidak ada alasan lagi. Kan anggarannya sudah ditetapkan,” tegasnya.
Diakuinya, beberapa daerah terutama di daerah pemukiman serta pinggiran kota, masih perlu sentuhan infrastruktur permanen. Baik itu berupa semenisasi, drainase serta lainnya.
“Ini juga masuk dalam visi misi Wali Kota Pekanbaru dalam mewujudkan Pekanbaru Smart City Madani,” papar Roni yang juga menjabat selaku Ketua Harian DPD Golkar Pekanbaru ini.
Berdasarkan APBD Pekanbaru 2019 yang diketuk palu pada November 2018 lalu, nilai anggaran kota ini berjumlah Rp 2,5 triliun. Dari jumlah ini, anggaran yang diplot untuk Dinas PUPR berjumlah Rp435 miliar.
Terpisah, Ketua DPRD Pekanbaru Sahril SH mengatakan, bahwa rotasi alat kelengkapan dewan (AKD) di beberapa komisi dilakukan Selasa kemarin, berdasarkan usulan dari masing-masing fraksi. Hal ini juga untuk kepentingan pengawasan ke depannya, terutama dalam mengawal pembangunan di Kota Pekanbaru.
“Semuanya sudah sesuai aturan,” katanya.(gus)
