PEKANBARU (RIAUPOS.CO)- Pendidikan merupakan tanggung jawab semua pihak. Baik pemerintah maupun masyarakat memiliki andil masing-masing dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Dalam hal peran masyarakat, komite sekolah merupakan wadah yang strategis dalam menunjang pelaksanaan pendidikan.
Hal itu disampaikan Gubernur Riau dalam sambutan yang dibacakan Kabid PKPLK Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Fitra Jaya Purnama ST MT saat pengukuhan Forum Komite SMA, SMK, SLB Negeri se-Provinsi Riau, Sabtu (10/12).
Komite sekolah, kata gubernur, keberadaannya sangat membantu Pemerintah Provinsi Riau yang menempatkan pendidikan sebagai skala prioritas pembangunan daerah.
''Kami menyadari bahwa persoalan pendidikan di Riau sangat kompleks. Karenanya perlu dibangun sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat dalam hal ini komite sekolah. Pemerintah provinsi menyambut baik dan mengapresiasi keberadaan forum ini, apalagi menjadi forum yang pertama dan satu-satunya di Indonesia,'' ujarnya.
Pengukuhan Forum Komite Sekolah SMA-SMK-SLB Negeri itu dilakukan secara serentak dan dihadiri para pengurus forum yang berasal dari kabupaten dan kota di Riau. Pengukuhan dilakukan Ketua Umum Forum, Ir Delisis Hasanto.
Saat menyampaikan sambutannya, Delisis menyebutkan Forum Komite SMA SMK SLB Negeri Provinsi Riau sebagai lembaga mandiri dan independen yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat sekolah, yang bermitra dengan pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi Riau.
Sekaligus wadah komunikasi bersama, dalam memahani undang-undang dan aturan yang berlaku berkaitan dengan peran serta masyarakat dan orang tua / wali peserta didik melalui komite sekolah, dengan tujuan upaya peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan di sekolah.
''Kami sudah eksis 5 tahun dan ada di 12 kabupaten kota se-provinsi Riau, dengan anggota sekitar 433 sekolah dan telah berbuat dan memberikan konstribusi aktif sesuai dengan kewenangan yang diberikan,'' katanya.
Dia juga menyebutkan bahwa komite sekolah memahami permasalahan dan tantangan pendidikan khususnya di provinsi Riau sangat komplek dan perlu jadi perhatian bersama dan membangun sinergisitas berbagai pihak untuk menjawabnya, masalah tersebut di antaranya, tngginya angka anak putus sekolah, belum meratanya mutu dan kualitas pendidikan.
Lalu adanya keterbatasan sarana dan prasarana sekolah, kecilnya alokasi dana untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidikan ( 2-3%), Kurangnya guru/tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi baik, permasalahan pendaftaran penerimaan calon siswa baru (PPDB), polemik pengadaan baju seragam sekolah dan serta berbagai bentuk intimidasi dari oknum terhadap penyelengara pendidikan.
''Kami memberikan apresiasi pada bapak gubernur dan Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pendidikan Provinsi Riau, yang telah memprositasikan masalah pendidikan dalam menyusun program kerja gubernur di antaranya melalui pencanangan wajib belajar 12 tahun, program PANTAS untuk anak putus sekolah, pengangkatan guru honor menjadi guru tetap dan aturan serta kebijakan lainnya untuk kemajuan pendidikan,'' ujarnya.
Ketua Panitia Pelaksana DR Achmad Tavip Junaidi menyebutkan, selain pengukuhan, kegiatan juga diisi dengan focus group yang menampilkan pembicara dari berbagai instansi . ''Kami menyampaikan terimakasih atas partisipasi teman-teman pengurus forum komite se-Riau serta, pemerintah provinsi dan para narasumber yang sudah berkenan hadir di acara ini,'' katanya.(fas)
