(RIAUPOS.CO) - Masalah banjir yang menahun dan sudah terjadi sejak lama di Kota Pekanbaru harus fokus penanganannya. Maka itu, karena dua dinas pecahan dari Pekerjaan Umum, yakni Perkim dan Dinas PUPR sekarang ditunjuk pejabat baru, maka diharapkan dapat berkoordinasi dalam merealisasikannya.
Saat ini dua dinas itu, Dinas Perkim dipimpin Ardani MT, dan PUPR Indra Pomi, bisa mengubah wajah Kota Pekanbaru yang selama ini menjadi langganan banjir menjadi lebih baik. Artinya banjir bisa terbebas dari Kota Pekanbaru. “Penanganan banjir ini harus fokus, tidak bisa setengah hati,” sebut Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Roni Amriel, Selasa (11/9).
Artinya, baik itu banjir yang terjadi di jalan raya, maupun di pemukiman warga bisa diminimalisir. Ini semua harus dibuatkan perencanaan yang matang serta didukung dengan anggaran yang besar. Selain itu juga harus melibatkan pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat dengan APBN. “Karena ini menyangkut kewenangan,” tegasnya.
Saat ini terjadi rasionalisasi anggaran, bagaimana bisa dianggarkan dengan anggaran yang besar, dan sangat kecil kemungkinan pasokan anggaran tidak bisa maksimal untuk penanganan banjir. “Harus ada solusi, dan semua pihak harus bisa duduk bersama mencarikan solusinya,” tutur politisi Golkar ini.
Maka dari koordinasi dengan Pemprov Riau, dan juga APBN diminta harus intens dan setiap pertemuan pembicaraan disarankan harus ada kemajuan sampai penanganan banjir Pekanbaru terealisasi. Ini semua menyangkut teritorial kewenangan pembangunan drainase, ada yang menjadi wilayah kota dan provinsi. Termasuk juga membangun saluran primer dan sekunder.
“Memang perlu biaya besar. Tapi kan bisa dilihat di lapangan yang menjadi skala prioritas. Ini yang kami maksudkan dengan perencanaan matang dan adanya masterplan yang jelas,” tambahnya.
Penanganan banjir ini bisa diatasi dengan komitmen dan keseriusan pemerintah, dalam hal ini OPD terkait dalam menjalankan programnya. “Jika komitmen OPD-nya hanya setengah hati, maka sampai kapan pun persoalan banjir ini tidak akan selesai,” katanya lagi.
Diyakini malah menjadi persoalan besar, ketika menjamurnya pembangunan yang tidak sesuai dengan izinnya.
“Yang pasti, kita di DPRD, akan mendukung penuh penanganan banjir secara total. Bahkan sangat mungkin anggaran penanganannya menggunakan anggaran tahun jamak atau multiyears,” tegasnya.(ade)
Laporan AGUSTIAR, Kota
