PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru rampung menghitung data jumlah warga yang meninggal dunia tiap tahunnya. Penghitungan ini diperlukan untuk penyiapan program Penjabat Wali Kota (Wako) Pekanbaru Muflihun SSTP MAP di mana mulai 2023 akan memberikan santunan Rp1 juta bagi warga kurang mampu yang meninggal dunia.
Penghitungan dilakukan oleh Dinas Sosial (Dissos) Kota Pekanbaru. Terhitung dari tahun 2012 hingga 2021. Data tersebut diperoleh Dissos dari pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru.
"Tentunya kami berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, berapa orang yang meninggal dalam setahun. Kami sudah mendapatkan data dari Disdukcapil," kata Kepala Dissos Kota Pekanbaru Idrus, Kamis (11/8).
Menurutnya, standar data yang diambil itu bukan standar data tahun 2020 dan 2021, sebab pada tahun itu volume warga yang meninggal akibat Covid-19 meningkat. Pihaknya mengambil data mulai tahun 2012 hingga 2019. Berdasarkan data yang ada, dalam satu tahun masyarakat yang meninggal dunia lebih kurang sekitar 1.500 orang.
"Sementara yang dihalalkan atau dibolehkan untuk bantuan kematian itu yang terdata di DTKS, tentunya itu fakir miskin. Berarti orang kaya tidak perlu dibantu. Kalau dibantu itu menyalahi, dan akan menjadi temuan. Bantuan itu sifatnya untuk orang miskin, miskin yang terdata di DTKS," jelasnya.
Lebih jauh dikatakan Idrus, selain data juga dipersiapkan regulasi atau aturan terkait bantuan kematian bagi masyarakat miskin. "Di samping itu persiapan kami, tentu regulasinya kami buat. Regulasinya kami tuangkan dalam perwako. Seperti tata cara dan siapa-siapa orangnya (yang menerima bantuan, red). Kemudian tentunya anggaran. Besaran bantuan itu rencananya sesuai instruksi Bapak Wali Kota, satu orang sebesar Rp1 juta," papar Idrus.
Bagi masyarakat miskin yang layak mendapatkan bantuan, namun tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), pemerintah akan berupaya mencarikan solusi.
"Kami akan bicarakan dengan Pak Wali. Dia miskin, tetapi tidak masuk ke DTKS. Kalau seandainya dia tidak masuk ke DTKS, ini yang akan kita carikan solusinya. Apa solusinya? Inilah yang akan kita minta arahan dari Bapak Wali Kota. Ini harus ada payung hukumnya," urainya.
Sebelumnya, disampaikan Sekretaris Kota (Sekko) Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi, pihaknya mengkaji dan menjadikan prioritas rencana Pj Wako Pekanbaru tersebut. "Dikaji dahulu dan direncanakan. Mudah-mudahan bisa terpenuhi. Kita kalkulasikan berapa warga uang meninggal dalam setahun. Kita cari regulasi yang pas untuk dilaksanakan," kata dia.
Rencana ini kata dia lagi selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Kota Pekanbaru untuk masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru tahun 2023 mendatang. "Nanti dibahas dengan DPRD. Mudah-mudahan bisa untuk membantu warga kan. Mungkin nanti ada kategori nya yang menerima. Intinya, program Pak Pj Wako ini menjadi prioritas untuk direalisasikan," imbuhnya.
Pj Wako Pekanbaru Muflihun SSTP MAP sudah mengambil ancang-ancang prioritas penggunaan APBD Kota Pekanbaru tahun 2023 mendatang. APBD disebut fokus untuk masyarakat dengan beberapa terobosan baru.
"Kami inginnya 2023 konsepnya APBD masyarakat. Pertama," ungkap Pj Wako Pekanbaru baru-baru ini.
Dia cukup kecewa dengan kondisi saat ini dimana banyak insentif dan bantuan untuk masyarakat tidak terakomodir secara maksimal di APBD Pekanbaru tahun 2022. "Kita kesalkan ada insentif RT/RW tidak terbayarkan. Posyandu belum terbayarkan. Sementara ini orang-orang yang langsung bersentuhan dengan masyarakat," kata Muflihun.
Kondisi ini kata dia membuat pemerintah berjarak dengan masyarakat. “Saya melihat Pemko Pekanbaru sudah berjarak dengan masyarakat. Pemko tak lagi menyentuh masyarakat. Makanya, saya membuat program tahun depan," tuturnya.
Pemko Pekanbaru diuraikannya akan meluncurkan program Dokter Siaga 24 Jam di setiap Puskesmas mulai Oktober 2022 nanti. Selain itu ada beberapa program yang dicanangkan Pemko Pekanbaru pada tahun depan. "Melalui program dokter siaga 24 jam ini bisa dimanfaatkan masyarakat untuk pelayanan kesehatan. Dokter ini akan datang ke rumah warga yang sakitnya ringan. Tidak perlu ke puskesmas," ucapnya.
Program kedua yaitu bantuan bagi warga yang anggota keluarganya meninggal dunia. Pemko Pekanbaru akan memberikan bantuan Rp1 juta kepada ahli waris. Program ini akan dianggarkan pada APBD 2023. "Agar pihak keluarga dapat merasakan bantuan pemerintah. Ahli waris bisa memanfaatkan bantuan ini untuk sejumlah keperluan yang diperlukan," kata dia.
Program ketiga yakni, beasiswa bagi masyarakat. Walaupun dikatakan Muflihun, jumlah beasiswa yang diberikan masih terbatas karena kondisi keuangan.
Ia menyebut, pemerintah kota mencoba kembali memunculkan rasa kedekatan terhadap masyarakat. Karena kondisi saat ini ia menilai masyarakat dan pemerintah mulai apatis, atau acuh tidak acuh.
Sementara pemerintah kota membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk menjalankan sejumlah program. "Inilah kejadian yang harus kita kembali rubah. Ketika masyarakat tidak lagi peduli dengan pemerintah, otomatis program pemerintah tidak bisa terlaksana dengan baik ditengah masyarakat," tegasnya.
Juga pihaknya kimi juga akan menginisiasi atas masukan masyarakat, akan dianggarkan honor untuk kepala dan guru rumah tahfiz. "Artinya lebih banyak kita sentuh ke masyarakat. Memang tidak besar, tapi ada kita anggarkan. Karena kita tahu semua , kita ini minus APBD. Berbeda kalau APBD kita normal. Tunda bayar kita banyak, sampai Rp200 miliar," tutupnya.(yls)
Laporan M ALI NURMAN, Kota
