Laporan Joko Susilo, Pekanbaru jokosusilo@riaupos.co
Unjuk rasa pedagang kaki lima (PKL) pasar jongkok di Kantor Wali Kota (Wako) Pekanbaru, Selasa (11/6) kembali memanas, setelah sebelumnya menggelar aksi serupa di Kantor DPRD Pekanbaru, Senin (10/6).
Tuntutan PKL kali ini sudah sampai puncaknya, dengan memaksa Wali Kota Pekanbaru H Firdaus MT turun dari tampuk kekuasaannya sebagai wali kota.
Mereka menilai wali kota tak memihak pedagang melainkan sebaliknya, sehingga pedagang merasa Pekanbaru tidak memerlukan wali kota lagi.
‘’Firdaus turun, Firdaus turun. Kami tidak memerlukan wali kota lagi. Kami tidak perlu wali kota. Kami mau cari makan, cari duit halal,’’ teriak pria berpeci hitam itu di tengah para pengunjuk rasa tersebut.
Keinginan agar Firdaus MT segera lengser dari jabatan sebagai Wali Kota Pekanbaru tersebut terus-menerus ke luar dari teriakan puluhan pedagang itu.
Semakin lama pengunjuk rasa malahan semakin terlihat geram pada Firdaus, karena mereka nilai sebagai kepala daerah tidak mendukung pedagang.
Keluhan para pedagang kepada Wako bukannya meredup malahan semakin keras, ketidaksenangan pedagang juga ditorehkan dalam kertas dan replika mayat Firdaus yang menggunakan pakaian dalam wanita.
Yang mengartikan Wali Kota Pekanbaru Firdaus kebijakannya tidak tegas. Unjuk rasa terus berlangsung dan sama sekali mereka tak mengindahkan sengatan terik matahari yang membakar kulit.
Mereka minta Wako agar berpikir sebelum bertindak. Jangan semena-mena terhadap masyarakat kecil.
Aksi unjuk rasa yang dikomandoi Indra sebagai Korlap, berlangsung sekitar satu jam. Setelah beraksi di depan kantor wali kota, pengunjukrasa membubarkan diri.
Tak berapa lama karena mendapat informasi rombongan pawai Piala Adipura sampai di Kantor Wako, puluhan pengunjuk rasa pun kembali mendatangi kantor Wako kembali.
Tetapi tetap tak dapat masuk karena gerbang pintu di tutup dan dijaga oleh petugas keamanan dari Satpol PP dan aparat kepolisian.
Tuntutan unjuk rasa kali ini juga masih sama dengan tuntutan pada demo sebelumnya, yakni memperbolehkan kembali pedagang berjualan di Jalan Soebrantas dan menuntut mundur Wako dari kekuasaanya.
Ketua Tim Yustisi Baharuddin menyikapi unjuk rasa tersebut dengan biasanya saja. Menurut Kasatpol PP Pekanbaru tersebut, demo yang dilakukan puluhan pedagang yang mendatangi kantor Wako itu merupakan hak mereka untuk mengeluarkan aspirasi.
Tetapi secara tegas dia mengatakan sikap Pemko tetap tidak bergeming dan tidak akan memberikan toleransi kepada pedagang. Mereka tak bisa menggelar lapaknya di sana lagi dan tidak boleh berdagang di Soebrantas.
‘’Lokasi baru di Jalan Purwodadi sudah diberikan, pedagang sudah direlokasikan di sana. Pemko tak toleransi pedagang, kita juga akan itenkan siaga personel Satpol PP hingga pukul 24.00 WIB di Soebrantas untuk antisipasi pedagang. Kalau mereka demo ya terserah mereka,’’ kata Baharuddin.(rnl)
