Laporan Syahrul Muklis dan Muslim Nurdin, Pekanbaru redaksi@riaupos.co
Sebanyak 32 SPBU yang ada di Kota Pekanbaru menjadi target operasi Polresta Pekanbaru.
Hal ini untuk mengantisipasi adanya penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Raden Adang Ginanjar, membenarkan hal tersebut, Ahad (11/3).
Menurut Adang, operasi tersebut didukung oleh anggota polisi berpakaian seragam dan berpakaian preman.
‘’Anggota Polresta akan memantau terus adanya tindakan yang merugikan masyarakat dengan menimbun BBM, sehingga membuat masyarakat lainnya dirugikan,’’ kata Adang.
Beberapa bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh oknum adalah membeli BBM dengan jirigen di SPBU berulang kali. Tindakan ini akan diproses bagi pembeli dan penjual di SPBU tersebut.
Selain itu, tindakan mengisi BBM dengan mobil dan mengosongkan tangki mobil untuk diisi kembali ke SPBU juga merupakan tindakan yang menyimpang.
‘’Jika ada yang bertindak dengan modus mengisi mobil kemudian menyalin ke jirigen untuk bisa berulang kali membeli di SPBU, maka pelakunya akan kita tindak,’’ kata Adang.
Disebutkan juga oleh Adang bahwa semua prilaku masyarakat dan petugas SPBU akan dipantau terus oleh polisi agar tidak terjadi tindakan yang merugikan masyarakat.
Tolak Kenaikan BBM
Kebulatan tekad pemerintah pusat untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam waktu dekat, terus mendapat penolakan dari masyarakat. Pasalnya, dengan dinaikkannya harga BBM oleh pemerintah, secara otomatis semua barang kebutuhan pokok akan mengalami kenaikan. Hal tersebut tidak akan bisa dipungkiri, karena dengan naiknya BBM, secara otomatis biaya transportasi untuk angkutan barang akan mengalami kenaikan.
Salah satu warga yang menolak kenaikan BBM itu adalah Rohman (45), warga Jalan Rejosari. Ketika dijumpai Riau Pos di sela-sela berbelanja di pasar pusat, Jalan Agus Salim, Ahad (11/3), Rohman yang bekerja sebagai buruh bangunan itu sangat tidak setuju dengan adanya keinginan pemerintah untuk menaikkan harga BBM tersebut.
‘’Kami sangat tidak setuju pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Karena kalau itu dilakukan, maka semua harga barang akan turut naik di pasaran. Dampak dari kenaikan harga barang itu adalah akan mempertambah sulitnya perekonomian kami. Sekarang saja kami sudah sulit, ditambah lagi nanti naik BBM, sudah tentu kehidupan perekonomian kami akan semakin sulit. Kami sangat berharap pemerintah untuk mempertimbangkan kembali,’’ katanya.
Penolakan terhadap kenaikan BBM ini juga disampaikan Bambang Sutarno, warga Jalan Unggas. Menurutnya, dengan dinaikkanya harga BBM oleh pemerintah, maka semua akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Terutama terhadap golongan masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah.
‘’Kami tidak yakin kalau nanti harga minyak mentah turun pemerintah akan kembali menurunkan BBM. Kalaupun itu bisa dilakukan oleh pemerintah, namun untuk harga barang di pasaran sudah bisa dipastikan tidak akan pernah turun lagi. Dan itu sudah sering kali kita lihat selama ini. Begitu pemerintah menurunkan harga BBM, harga barang di pasaran tetap dengan harga yang sama. Sekarang saja sudah ada beberapa dari para pedagang yang mencoba untuk menaikkan harga barang,’’ ungkapnya.
Adanya penolakan rencana kenaikan BBM dari masyarakat, juga mendapat dukungan dari salah seorang anggota DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Fadri.
Dia juga mengatakan sangat tidak menyetujui kenaikan BBM pada saat sekarang. Karena pemerintah sendiri belum siap untuk mengatur format imbas dari kenaikan BBM tersebut.
Menurutnya, setiap kenaikan BBM terjadi, maka terbukti terjadi inflasi di luar perhitungan pengamat ekonomi. Artinya, beban kenaikan BBM ditanggung oleh masyarakat bukan pemerintah.
Permasalah subsidi BBM ini, katanya, pemerintah mengapa harus khawatir untuk mensubsidi masyarakatnya. Karena itu sudah merupakan tanggung jawab dari pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya.
Kalau dipaksakan kenaikan BBM sekarang tanpa ada pengaturan yang baik, hanya dengan menerapkan BLT saja kepada masyarakat, maka ini tidak akan memberikan dampak yang positif. Kita tahu kondisi penyaluran BLT banyak gagal dan menyimpang dalam penggunaan, tidak meningkat pertumbuhan ekonomi dan tidak pula menaikkan income perkapita di masyarakat.(noi)
