PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengaku sudah dua kali menyurati pusat terkait pencairan Participating Interest (PI) pengelolaan Blok Rokan. Namun sampai saat ini belum ada tanda pencairan ke daerah.
Hal ini diungkapkan Anggota Banggar DPRD Riau Sugeng Pranoto menanggapi perihal pencairan PI, akhir pekan kemarin. “PI itu sudah dua kali Pemprov menyurati pusat. Tapi belum membuahkan hasil untuk bisa dicairkan ke Pemprov Riau,” sebut Sugeng.
Dia berharap pencairan PI sebesar 10 persen bisa terealisasi secepatnya. Dari informasi yang ia dapat dari Sekdaprov SF Hariyanto, informasi kepastian pencairan PI baru didapat pada pekan ini.
“Harapan Pak Sekda dalam minggu ini sudah ada kepastian PI yang masuk. Itu dikatakan waktu rapat Banggar terakhir,” sambungnya.
Belum ada kejelasan proyeksi pendapatan yang bersumber dari PI 10 persen migas yang dikelola oleh salah satu BUMD Pemprov Riau itu juga disoroti Anggota DPRD Provinsi Riau Mardianto Manan.
Menurutnya, sampai kemarin, saat rapat di Badan Anggaran (Banggar) masih pro-kontra terhadap PI ini. “Proyeksi ini saya nilai masih dalam bentuk khayalan, karena terbukti target pendapatan yang ditetapkan di APBD murni untuk PI yang nilainya Rp600-800 miliar ini sampai sekarang tidak keluar,” kata Mardianto.
Akibatnya, kata dia, sejumlah kegiatan yang sudah masuk dalam penganggaran APBD murni harus mengalami rasionalisasi. Termasuk pokirnya, juga dirasionalisasi.
“Ini yang kita sayangkan, apakah proyeksi pendapatan dari PI ini bisa dilakukan? Kalau tidak, ya sudah jangan dimasukkan sumber pendapatan dari PI ini,” sambungnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho mengatakan, sejumlah kegiatan bakal dipangkas. Hal ini disebabkan adanya defisit anggaran karena realisasi pendapatan daerah tidak sesuai dengan yang sudah di proyeksikan. Salah satunya ialah karena PI yang belum cair.
“Pendapatan masih terus diupayan TAPD agar defisit keuangan dapat ditekan. Salah satunya ialah dengan menggesa realisasi pendapatan dari PI dari pengelolaan Blok Rokan,” sebutnya.
Kemarin, tambah dia ada beberapa alternatif. Jadi ada beberapa proyeksi pendapatan yang kemungkinan bisa kita gesa juga. “Mudah-mudahan, kami dukung supaya Pemprov Riau bisa menggesa pendapatan dan menekan. Bila perlu tidak ada defisit,” pungkasnya.(gem)
Laporan AFIAT ANANDA, Pekanbaru
